Gubernur Sumbar saat memberikan arahan pada Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan dan PRRP Tahun Anggaran 2026 di Bukittinggi. (foto: MC Sumbar)
Sumbar, InfoPublik – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat (Pemprov Sumbar) mendorong sinkronisasi program dan anggaran pemerintah pusat dan daerah untuk mempercepat rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana hidrometeorologi yang terjadi pada November 2025.
Gubernur Sumbar, Mahyeldi Ansharullah, menegaskan bahwa percepatan pemulihan membutuhkan koordinasi lintas pemerintahan agar pembangunan infrastruktur sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan memberikan manfaat nyata.
Mahyeldi mengatakan, keberhasilan pemulihan pascabencana tidak hanya diukur dari penyelesaian pembangunan fisik, tetapi juga dari pulihnya pelayanan publik, manfaat pembangunan bagi masyarakat, dan kemampuan infrastruktur dalam mengurangi risiko bencana.
Karena itu, penentuan prioritas pembangunan harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, tingkat kerusakan, urgensi pelayanan, risiko bencana, serta kesiapan pelaksanaan. Pembangunan juga perlu terintegrasi dengan kebutuhan kawasan, termasuk akses jalan, air minum, sanitasi, fasilitas publik, dan dukungan terhadap aktivitas ekonomi masyarakat.
“Apa yang akan dijadikan prioritas itu mesti berdasarkan kebutuhan masyarakat. Orientasinya harus dampak, bukan cuma hasil,” tegas Mahyeldi saat membuka Rapat Koordinasi dan Sinkronisasi Pelaksanaan Kegiatan dan Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana (PRRP) Tahun Anggaran 2026 serta Rencana Kerja Tahun Anggaran 2027 bidang infrastruktur di Bukittinggi, Rabu (14/10/2026).
Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota bersama balai serta satuan kerja kementerian/lembaga menyelaraskan program dan pendanaan dengan kebutuhan di lapangan. Kebutuhan yang belum tertampung pada 2026 perlu didata untuk menjadi bahan perencanaan tahun berikutnya, sedangkan kendala pelaksanaan harus dibahas bersama dengan alternatif penyelesaian yang jelas.
“Agar hasilnya maksimal, pemerintah daerah dan balai harus lancar koordinasinya. Tidak hanya dalam perencanaan, tetapi juga dalam menyelesaikan setiap hambatan,” ujarnya.
Mahyeldi juga menekankan pentingnya akurasi data dan koordinasi lintas kewenangan, terutama dalam penanganan pembangunan hunian tetap di Kabupaten Agam, Lima Puluh Kota, Kota Padang, dan Kabupaten Pesisir Selatan.
Untuk perencanaan 2027, kesiapan lahan, dokumen teknis, data penerima manfaat, serta dukungan pengoperasian dan pemeliharaan harus dipastikan sejak awal. Penyelarasan pendanaan melalui APBN, APBD, dan transfer ke daerah juga perlu dilakukan sesuai ketentuan agar pelaksanaan program efektif dan tidak tumpang tindih.
Sementara itu, Kepala Bidang Infrastruktur dan Wilayah Bappeda Provinsi Sumbar, Widya Prima Hatta, menyampaikan bahwa rapat koordinasi berlangsung selama dua hari, 13–14 Oktober 2026, dengan melibatkan sekitar 203 peserta dari instansi vertikal, kementerian/lembaga bidang infrastruktur, Pemerintah Provinsi Sumbar, serta pemerintah kabupaten dan kota se-Sumbar.
Menurut Widya, forum tersebut bertujuan menyelaraskan perencanaan dan pelaksanaan pembangunan infrastruktur, termasuk rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana, sekaligus mengidentifikasi hambatan dan merumuskan langkah penyelesaian.
Berdasarkan laporan Balai Wilayah Sungai Sumatera V per 6 Oktober 2026, terdapat 56 kegiatan dengan status pelaksanaan yang beragam. Sebagian paket pekerjaan telah terkontrak, sementara sebagian lainnya masih dalam proses lelang.
Adapun pembangunan 813 unit hunian tetap yang terbagi dalam lima paket pekerjaan, berdasarkan data per 4 Oktober 2026, masih berada pada tahap awal. Perkembangannya perlu terus dipantau dan diselaraskan dengan kesiapan pelaksanaan serta kebutuhan masyarakat terdampak.
Koordinasi tersebut akan dilanjutkan dengan rapat bidang perencanaan pembangunan manusia serta bidang perencanaan pembangunan ekonomi dan sumber daya alam untuk memperkuat keterpaduan program lintas sektor.
Pemprov Sumbar berharap sinkronisasi program dan anggaran 2026–2027 dapat mempercepat penanganan kebutuhan prioritas, memulihkan fungsi pelayanan publik, serta mendukung pembangunan daerah yang lebih tangguh, aman, dan berkelanjutan.
