Pemkab Muba Dukung Penuh Pemeriksaan BPK untuk Wujudkan Belanja Daerah yang Akuntabel
Sekayu, Infopublik — Pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin (Pemkab Muba) menegaskan komitmennya dalam menciptakan tata kelola keuangan daerah yang transparan dan akuntabel. Hal ini disampaikan dalam kegiatan Entry Meeting Tim Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan terkait Pemeriksaan Pendahuluan atas Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang digelar secara virtual, Senin (27/10/2025), dari Ruang Rapat Serasan Sekate.
Wakil Bupati Muba Abdur Rohman Husen menegaskan, Pemkab Muba siap memberikan dukungan penuh terhadap proses pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan BPK. “Kami siap memberikan data dan informasi atas seluruh dokumen yang diperlukan agar proses pemeriksaan berjalan lancar, tepat waktu, dan sesuai peraturan. Ini wujud nyata komitmen kami dalam menciptakan tata kelola belanja daerah yang akuntabel dan transparan,” ujarnya.
BPK Sumsel dalam pemaparannya menjelaskan bahwa pemeriksaan pendahuluan bertujuan memperoleh pemahaman awal terkait pengelolaan belanja daerah. Proses ini mencakup penilaian sistem pengendalian internal (SPI), penentuan materialitas, serta penilaian risiko untuk memastikan kesesuaian pengadaan, pelaksanaan, pembayaran, dan pertanggungjawaban belanja dengan peraturan perundang-undangan.
Selain itu, hasil pemeriksaan pendahuluan akan menjadi dasar penyusunan program pemeriksaan terinci pada tahap berikutnya. “Dukungan dari Pemkab dan instansi terkait sangat dibutuhkan, terutama dalam penyediaan data dan informasi yang lengkap. Komunikasi yang baik antara tim pemeriksa dan entitas yang diperiksa menjadi kunci agar pemeriksaan berjalan lancar dengan menjunjung tinggi integritas, independensi, dan profesionalisme,” tegas perwakilan BPK Sumsel.
Wakil Gubernur Sumatera Selatan H. Cik Ujang yang turut memberikan arahan menekankan pentingnya kesamaan persepsi antara pemerintah daerah dan tim pemeriksa. “Pemeriksaan pendahuluan ini adalah langkah awal menuju tata kelola belanja daerah yang bersih, transparan, dan bebas dari praktik korupsi, kolusi, serta nepotisme. Melalui proses ini, kita bisa mengidentifikasi kelemahan dan menyusun langkah perbaikan yang efektif dan akuntabel,” jelasnya.
Ia juga mengingatkan seluruh kepala daerah dan perangkatnya agar bersikap kooperatif selama proses pemeriksaan berlangsung. “Penyajian informasi yang akurat dan dokumen yang lengkap sangat penting untuk mendukung kelancaran pemeriksaan. Ini tanggung jawab bersama dalam memastikan keuangan daerah dikelola sesuai aturan,” imbuhnya.
Kegiatan Entry Meeting ini menjadi momentum penting dalam memperkuat komitmen pemerintah daerah terhadap prinsip good governance. Dengan dukungan penuh dari seluruh perangkat daerah, hasil pemeriksaan diharapkan memberikan rekomendasi konstruktif untuk memperbaiki tata kelola keuangan dan meningkatkan kualitas belanja publik di Kabupaten Musi Banyuasin.
“Pemeriksaan bukan sekadar evaluasi, tetapi bagian dari proses pembelajaran bersama untuk menciptakan pemerintahan yang bersih, transparan, dan berorientasi pada pelayanan publik,” tutup Wabup Abdur Rohman.
