Suasana Penilaian Serentak Keamanan Informasi bagi 13 Kabupaten/Kota se-Kalsel. (foto: MC Kalsel)
Banjarmasin, InfoPublik - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Selatan (Kalsel) mencatat langkah maju dalam transformasi digital dengan menjadi provinsi pertama di Indonesia yang melaksanakan penilaian serentak tingkat kematangan keamanan informasi di 13 kabupaten/kota. Upaya ini merupakan wujud komitmen pemerintah daerah untuk mewujudkan tata kelola informasi yang aman dan terpercaya.
Pelaksana tugas (Plt). Sekretaris Diskominfo Kalsel, Sucilianita Akbar, mewakili Kepala Diskominfo Kalsel Muhamad Muslim, menyampaikan bahwa langkah ini menjadi kebanggaan tersendiri sekaligus diharapkan dapat menjadi contoh bagi provinsi lain.
“Untuk saat ini tingkat keamanan informasi di Kalsel mengalami peningkatan sebesar 71 persen, di atas rata-rata nasional, setelah dilakukan penilaian sebelumnya oleh BSSN RI,” ujar Suci di Banjarmasin, Kalsel, pada Kamis (28/8/2025).
Penilaian berlangsung selama dua hari, pada 27–28 Agustus 2025, dengan melibatkan seluruh Diskominfo kabupaten/kota di Kalsel. Proses asesmen didampingi oleh tim asesor resmi dari Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN).
Suci menegaskan, capaian tersebut merupakan hasil kerja keras dan komitmen tim dalam menjaga keamanan informasi pemerintah daerah. Prestasi ini diharapkan dapat memotivasi seluruh perangkat daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota, untuk terus meningkatkan standar keamanan data dan sistem informasi.
“Kita harus bekerja bersama, karena tantangan dunia siber tidak mengenal batas wilayah dan dapat berdampak luas apabila tidak diantisipasi dengan baik,” tegasnya.
Sementara itu, Manggala Informatika Ahli Muda Direktorat Keamanan Siber dan Sandi Pemda Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN), Melita Irmasari, menjelaskan bahwa penilaian serentak kali ini berfokus pada enam indikator, yakni tata kelola, pengelolaan risiko, kerangka kerja, pengelolaan aset, teknologi, dan perlindungan data pribadi.
“Selama dua hari, kami akan memverifikasi hasil soft assessment yang telah dilaksanakan sebelumnya, bukti data dukung, serta melakukan tes wawancara,” jelasnya.
Melita menambahkan, berdasarkan hasil soft assessment, beberapa aspek seperti pengelolaan aset dan teknologi sudah cukup baik. Namun, aspek tata kelola dan pengelolaan risiko masih perlu dibenahi karena sangat bergantung pada dokumen kebijakan yang sebagian besar belum dimiliki.
“Diharapkan melalui penilaian ini kebijakan-kebijakan yang diperlukan dapat segera disahkan,” imbuh dia.
Ia juga mengapresiasi Kalsel yang telah membentuk Computer Security Incident Response Team (Tim Tanggap Insiden Keamanan Komputer) di seluruh tingkatan pemerintahan, baik provinsi maupun kabupaten/kota.
“Dengan adanya tim tersebut, diharapkan penanganan insiden siber di Kalsel semakin baik, termasuk peningkatan kompetensi sumber daya manusianya,” pungkas Melita Irmasari. MC Kalsel/Jml/YIN
