Peran RT/RW Penting dalam Sinergitas Pemerintahan di Pontianak

Pontianak, InfoPublik – Wakil Wali Kota Pontianak, Bahasan, menegaskan pentingnya peran Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagai ujung tombak pemerintahan di tingkat kelurahan. Dalam kesempatan menyerahkan bantuan operasional bagi RT dan RW se-Kecamatan Pontianak Tenggara, ia mengapresiasi kontribusi para pengurus RT/RW dalam memberikan informasi, masukan, saran, dan pelaporan berbagai hal yang terjadi di 29 kelurahan.

"Alhamdulillah, sekarang ini RT/RW cukup banyak membantu kami dalam bersinergi untuk memberikan info, memberikan masukan, memberikan saran, atau melaporkan hal-hal yang terjadi di 29 kelurahan," ujar Bahasan di Aula Kantor Camat Pontianak Tenggara, Kamis (20/03/2025).

Bahasan berharap para pengurus RT untuk terus proaktif menjadi penghubung antara masyarakat dan pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari sinergitas antara masyarakat dengan Pemerintah Kota.

"Harapan kami, peran RT selaku penghubung masyarakat terhadap pemerintah ini terus diaktifkan atau proaktif untuk memberikan dampak manfaat terhadap warganya. Agar warga yang ada keluhan, ada persoalan, ini bisa disinergikan dan disampaikan ke kami untuk dibicarakan solusinya," ungkapnya.

Terkait bantuan operasional, Wakil Wali Kota menyampaikan rencana kenaikan insentif untuk RT/RW, dari Rp1,5 juta per tahun menjadi Rp6 juta per tahun. Untuk itu, pihaknya akan menyusun regulasi dalam bentuk Peraturan Wali Kota (Perwa) tentang kenaikan besaran insentif bagi RT/RW.

"Insyaallah tahun depan di 100 hari kerja kami, kami akan membuat regulasi berupa Perwa untuk kenaikan jumlah insentif RT/RW itu menjadi Rp6 juta per tahun," katanya.

Kenaikan insentif ini, lanjut Bahasan, merupakan bentuk penghargaan kepada para pengurus RT/RW yang selama ini menjadi ujung tombak dalam membantu penyelenggaraan pemerintahan di tingkat paling bawah.

"Ini benar-benar harus kita maksimalkan ke depan agar mereka lebih punya motivasi, semangat untuk membantu kami demi mengurus warganya terhadap segala persoalan, baik itu infrastruktur, sosial budaya, keagamaan, kesehatan, dan lain sebagainya," pungkasnya. (prokopim/Jemi Ibrahim)