- Oleh MC KOTA TIDORE
- Jumat, 3 Januari 2025 | 22:18 WIB
: Pemkab Bener Meriah mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual, Senin (30/12/2024)
Oleh MC KAB BENER MERIAH, Selasa, 31 Desember 2024 | 21:21 WIB - Redaktur: Inda Susanti - 107
Bener Meriah, InfoPublik – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bener Meriah, Provinsi Aceh, terus memprioritaskan langkah pengendalian inflasi daerah.
Hal ini dibuktikan dengan keikutsertaan Pemkab Bener Meriah dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar secara virtual pada Senin (30/12/2024). Rakor ini dipimpin oleh Plt. Sekjen Kemendagri, Komjen Pol Tomsi Tohir Balaw.
Hadir dalam rakor tersebut, Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Bener Meriah, Sayutiman; Staf Ahli Bidang Perekonomian, Keuangan, dan Pembangunan, Muzakarah; Asisten Administrasi Umum, Armansyah; Kabag Ekonomi dan SDA, Mahdi Baihaq; serta Tim PID Kabupaten Bener Meriah. Acara ini juga diikuti oleh unsur kementerian, lembaga, Forkopimda, gubernur, bupati, wali kota, serta tim pengendali inflasi daerah se-Indonesia.
Usai rakor, Penjabat (Pj) Bupati Bener Meriah melalui Kepala Bagian Ekonomi dan SDA, Mahdi Baihaq, mengungkapkan bahwa Indeks Perubahan Harga (IPH) di Kabupaten Bener Meriah naik sebesar 1,11 persen pada minggu keempat Desember 2024 dibandingkan bulan sebelumnya.
“Sampai dengan minggu ke-4 Desember 2024, secara umum terjadi kenaikan harga bahan pangan di Kabupaten Bener Meriah sebesar 1,11 persen,” ungkapnya.
“Komoditas yang menyumbang kenaikan ini antara lain udang basah sebesar 0,52 persen, beras sebesar 0,32 persen, dan bawang merah sebesar 0,28 persen,” beber Mahdi Baihaq.
Langkah strategis pengendalian inflasi daerah terus menjadi fokus Pemkab Bener Meriah, termasuk memastikan stabilitas harga kebutuhan pokok.
Rakor ini diharapkan dapat memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menekan inflasi di seluruh Indonesia, termasuk di Kabupaten Bener Meriah.
Dengan langkah ini, Pemkab Bener Meriah optimistis inflasi dapat dikendalikan agar tidak berdampak signifikan pada daya beli masyarakat. (Rel/MC Bener Meriah)