Ombudsman Maluku Utara Evaluasi Tata Kelola BBM Subsidi untuk Nelayan Kecil

Sofifi, InfoPublik – Ombudsman Perwakilan Maluku Utara telah menyerahkan hasil kajian cepat mengenai tata kelola pelayanan BBM subsidi untuk nelayan kecil tradisional di Kota Ternate dan Kota Tidore Kepulauan, Kamis (5/12/2024).

Kajian ini bertujuan mengidentifikasi persoalan distribusi BBM bersubsidi sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan kepada instansi terkait.

Anggota Ombudsman RI, Hery Susanto, menegaskan pentingnya kajian ini sebagai bagian dari pengawasan pelayanan publik, khususnya dalam implementasi kebijakan Penangkapan Ikan Terukur (PIT).

"BBM bersubsidi menjadi isu strategis bagi nelayan, mengingat berbagai kendala yang mereka hadapi, seperti persyaratan administrasi yang rumit dan ketersediaan BBM yang tidak mencukupi kebutuhan," ujar Hery dalam pembukaan daring acara tersebut.

Pjs Kepala Ombudsman Maluku Utara, Alfajrin A. Titaheluw, menjelaskan empat isu utama yang ditemukan yakni minimnya lembaga penyalur, perbedaan kuota, standar pelayanan publik yang lemah, dan pengawasan distribusi yang kurang efektif.

Hasil kajian memberikan sejumlah rekomendasi strategis, di antaranya penyesuaian kuota BBM subsidi dengan kebutuhan riil nelayan, perbaikan sarana dan prasarana distribusi BBM untuk memaksimalkan kuota yang tersedia, dan pendirian lembaga penyalur baru guna memperluas jangkauan distribusi.

Selain itu, penyederhanaan format surat rekomendasi serta penerapan aplikasi X Star untuk efisiensi penghitungan kuota dan peningkatan standar pelayanan publik, khususnya dalam penerbitan Kartu Kusuka dan surat rekomendasi. "Dalam waktu 30 hari ke depan, kami akan memantau tindak lanjut dari saran kebijakan ini," tegas Alfajrin.

Acara ini juga mencakup sesi pendampingan daring oleh BPH Migas terkait penggunaan aplikasi X Star. Pendampingan ini ditujukan kepada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate serta Balai Pengelolaan Pelabuhan Perikanan Daerah guna mendukung implementasi kebijakan yang lebih efisien.

Kajian ini diharapkan dapat menjadi langkah awal perbaikan tata kelola BBM subsidi, memberikan manfaat langsung bagi nelayan kecil, dan memastikan distribusi BBM bersubsidi tepat sasaran. (MC Tidore)