Pemprov Kalbar Dorong Transaksi Nontunai untuk Tingkatkan Efisiensi Pelayanan

Pontianak, InfoPublik - Pemerintah Provinsi (pemprov) Kalimantan Barat (kalbar) bersama Bank Indonesia (BI) Kalbar mengadakan High Level Meeting Rapat Koordinasi Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) di Aula Keriang Bandong, Kantor Perwakilan BI, Kota Pontianak, Provinsi Kalbar pada Jumat (25/10/2024).

Kegiatan ini bertujuan untuk mempercepat dan memperluas implementasi elektronifikasi pajak dan retribusi daerah. Bersama Penyedia Jasa Pembayaran (PJP) dari sektor perbankan dan nonperbankan, serta Bank RKUD, berbagai kanal pembayaran nontunai diperkenalkan untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi transaksi di sisa Semester IV Tahun 2024.

Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Kalbar, Mohammad Bari, mengatakan bahwa rapat ini penting untuk menyamakan visi dan pemahaman terkait implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Kalimantan Barat.

“Pemerintah bersama perbankan secara kolektif membangun sistem transaksi elektronik yang mudah, aman, dan handal. Pola transaksi nontunai ini diharapkan dapat menciptakan pelayanan publik yang lebih baik serta pemerintahan yang bersih dari kecurangan,” ujar Bari.

Ia menambahkan bahwa elektronifikasi transaksi telah membantu pemerintah dalam mengotomatisasi proses layanan secara efisien.

"Kami yakin bahwa elektronifikasi ini berdampak positif pada peningkatan pendapatan daerah, seperti pajak dan retribusi, serta pendapatan lainnya. Oleh karena itu, kami terus menyediakan berbagai pilihan kanal transaksi nontunai untuk mendukung hal ini,” tambahnya.

Selain itu, Bari menjelaskan bahwa pada sisi belanja daerah, Pemerintah Daerah Kalbar juga telah menerapkan penggunaan kartu kredit pemerintah agar belanja dapat diproses lebih cepat, sehingga mempercepat perputaran ekonomi di wilayah Kalimantan Barat.

Bari juga mengimbau seluruh perangkat daerah di Kalbar, baik provinsi maupun kabupaten/kota, agar terus berupaya menerapkan elektronifikasi dalam setiap jenis belanja dan pendapatan daerah.

“Kami berharap mitra PT Bank Pembangunan Daerah Kalbar dapat terus mendukung perubahan ini dengan menyediakan sistem pembayaran dan kanal pembayaran yang terintegrasi,” ujarnya.

Bari menyatakan bahwa digitalisasi di Kalbar secara umum berjalan baik, tetapi masih perlu peningkatan di aspek proses.

“Masih ada beberapa kabupaten/kota yang belum mencapai tingkat digital sepenuhnya. Kami berharap perbankan dapat cepat beradaptasi dengan tuntutan perubahan ini,” tuturnya.

Selain itu, ia juga meminta Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) untuk memperkuat upaya peningkatan transaksi nontunai dengan mengagendakan pertemuan tingkat tinggi, peningkatan kapasitas, dan literasi masyarakat secara lebih giat.

(rfn/Sri/ty)