Pj Sekdaprov Jatim, Soroti Peningkatan Administrasi dan Implementasi Roadmap ETPD

Surabaya, InfoPublik – Penjabat Sekretaris Daerah (Pj Sekda) Provinsi Jawa Timur, Bobby Soemiarsono, memimpin rapat High Level Meeting Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) yang digelar di Surabaya pada Rabu (6/11/2024).

Dalam kesempatan tersebut, Bobby menyoroti pentingnya peningkatan administrasi serta implementasi roadmap Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) di Jawa Timur.

“Laporan dari Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Jatim, Sigit Panoentoen, sudah cukup lengkap untuk menggambarkan situasi dan kondisi TP2DD. Namun, administrasi pelaporan masih menjadi kelemahan yang perlu segera diperbaiki,”katanya dalam sambutannya.

Ia menekankan meskipun Provinsi Jawa Timur telah melakukan banyak langkah menuju digitalisasi transaksi pemerintah daerah, tantangan terbesar yang masih dihadapi adalah pelaporan administrasi yang belum optimal. “Para Kepala organisasi Perangkat daerah (OPD) yang hadir sudah melakukan upaya digitalisasi, namun progresnya belum terlaporkan dengan baik kepada tim TP2DD,” jelasnya.

Peningkatan Indeks ETPD Jawa Timur

Menurut Bobby, Provinsi Jawa Timur telah menunjukkan perkembangan signifikan dalam digitalisasi transaksi, dengan indeks ETPD mencapai angka 99,8 persen. Angka ini menunjukkan kenaikan sebesar 3,3% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

“Progres kita cukup baik, indeks kita meningkat 3,3 persen menjadi 99,8 persen. Kita sudah masuk kategori digital dengan indeks rata-rata ETPD di angka 95,4 persen, bersama kabupaten dan kota,”jelasnya.

Sebagai langkah tindak lanjut, Bobby menjelaskan bahwa roadmap digitalisasi yang mendukung proses ini telah dituangkan dalam Keputusan Gubernur Nomor 100.3.3.1/202 KPTS/013/2024, yang mengatur pemetaan jenis pendapatan dan belanja yang harus didigitalkan, serta target pencapaian masing-masing komponen tersebut.

Arahan untuk Kepala OPD

Bobby memberikan arahan kepada setiap kepala OPD untuk memastikan seluruh target dalam roadmap ETPD sudah diimplementasikan dengan baik. "Para Kepala OPD dan anggota TP2DD diminta untuk mengevaluasi apakah ada item dalam roadmap yang belum terlaksana. Jika ada yang terlewat, segera dikejar,"tambahnya.

Pj Sekdaprov Jatim ini juga menyatakan pentingnya peran Satgas P2DD dalam memberikan bimbingan kepada OPD untuk mengidentifikasi dan memperbaiki titik lemah dalam implementasi roadmap ETPD tersebut. Selain soal pelaporan dan target implementasi, dirinya juga mengingatkan pentingnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai transaksi non-tunai serta pengembangan kapasitas pegawai.

"Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) biasanya lebih fokus pada anggaran. Namun, kegiatan sosialisasi pembayaran non-tunai kepada masyarakat dan capacity building bagi pegawai harus dijalankan dengan baik dan dilaporkan progresnya,"imbuhnya.

Anggaran untuk Mendukung Digitalisasi

Pihaknya juga mengungkapkan anggaran yang tepat dan teralokasi dengan baik sangat penting untuk mendukung keberhasilan digitalisasi transaksi pemerintah daerah. Ia menutup pertemuan dengan harapan besar agar Jawa Timur dapat memperbaiki peringkatnya di tingkat nasional terkait capaian digitalisasi.

“Kita saat ini berada di urutan nomor enam dibandingkan provinsi lain. Padahal, kita sudah melakukan banyak hal. Saya yakin dengan kerja sama yang baik, kita bisa mencapai posisi terbaik di Indonesia,”tambahnya.(MC Prov Jatim /hjr-vin/eyv)