Pemprov Kalbar Dorong Penguatan Jaminan Sosial bagi Pekerja Desa

:


Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT, Sabtu, 26 Oktober 2024 | 17:36 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 233


Pontianak, InfoPublik - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Mohammad Bari, secara resmi membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Ekosistem Desa  di Hotel Mercure Kota Pontianak, Provinsi Kalbar pada Jumat (25/10/2024).

Dalam sambutannya, Bari menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Pergub Nomor 4 Tahun 2023, yang mengatur Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemberian Bantuan Iuran.

"Pada tahun 2024, Pemprov Kalbar kembali mengalokasikan anggaran untuk bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 26.373 pekerja rentan dan petani perkebunan sawit yang belum mendapatkan perlindungan dari perusahaan," jelasnya.

Bari juga menyampaikan bahwa capaian sementara kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Kalbar berdasarkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) berada di angka 35,35 persen. Angka ini masih berada di bawah target RPJMN tahun 2024 yang sebesar 50,24 persen.

"Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah percepatan dalam meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan ini," tegas Bari.

Ia menambahkan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), serta para pekerja rentan yang terlibat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa.

"Dengan adanya perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, mereka dapat bekerja dengan lebih tenang, karena terlindungi dari berbagai risiko," ujarnya.

Di akhir sambutannya, Pj Sekda mengimbau kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota dan perangkat desa untuk terus berperan aktif dalam melindungi para pekerja di wilayah masing-masing dengan mengalokasikan anggaran untuk akses BPJS Ketenagakerjaan.

"Dengan demikian, kita tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga membangun desa yang lebih kuat dan berkelanjutan," imbuhnya.

Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, berharap kegiatan ini dapat menghasilkan solusi efektif dalam mencapai target kepesertaan yang telah ditentukan.

"Semoga rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang," ungkapnya.

(wnd/nzr/ty)

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
  • Jumat, 13 Desember 2024 | 13:34 WIB
Pj Sekda Kalbar Apresiasi Pencapaian Redistribusi Tanah dan Penataan Aset
  • Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
  • Jumat, 6 Desember 2024 | 15:47 WIB
Pajak adalah Fondasi Kesejahteraan di Kalbar
  • Oleh MC KOTA PADANG
  • Selasa, 12 November 2024 | 05:49 WIB
Sinergi Pemkot Padang dan BPJS Ketenagakerjaan untuk Kesejahteraan Pekerja
  • Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
  • Selasa, 5 November 2024 | 12:14 WIB
Pj Sekda Kalbar: Sinergi DPRD dan Pemda Kunci Hadapi Tantangan Pembangunan
  • Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
  • Sabtu, 2 November 2024 | 02:13 WIB
Optimalisasi Aset Daerah, Sekda Kalbar: Pengurus Barang Harus Teliti dan Terampil
  • Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
  • Sabtu, 26 Oktober 2024 | 17:47 WIB
Pemprov Kalbar Dorong Transaksi Nontunai untuk Tingkatkan Efisiensi Pelayanan
  • Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT
  • Sabtu, 26 Oktober 2024 | 19:00 WIB
Forum Staf Ahli 2024: Strategi Menuju Kalbar Maju dan Berkelanjutan