- Oleh MC KOTA PADANG
- Selasa, 12 November 2024 | 05:49 WIB
:
Oleh MC PROV KALIMANTAN BARAT, Sabtu, 26 Oktober 2024 | 17:36 WIB - Redaktur: Tri Antoro - 166
Pontianak, InfoPublik - Penjabat (Pj) Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Mohammad Bari, secara resmi membuka kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Perlindungan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan pada Ekosistem Desa di Hotel Mercure Kota Pontianak, Provinsi Kalbar pada Jumat (25/10/2024).
Dalam sambutannya, Bari menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat melalui Pergub Nomor 4 Tahun 2023, yang mengatur Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan dan Pemberian Bantuan Iuran.
"Pada tahun 2024, Pemprov Kalbar kembali mengalokasikan anggaran untuk bantuan iuran jaminan sosial ketenagakerjaan bagi 26.373 pekerja rentan dan petani perkebunan sawit yang belum mendapatkan perlindungan dari perusahaan," jelasnya.
Bari juga menyampaikan bahwa capaian sementara kepesertaan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di wilayah Kalbar berdasarkan Universal Coverage Jamsostek (UCJ) berada di angka 35,35 persen. Angka ini masih berada di bawah target RPJMN tahun 2024 yang sebesar 50,24 persen.
"Oleh karena itu, perlu adanya langkah-langkah percepatan dalam meningkatkan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan ini," tegas Bari.
Ia menambahkan bahwa program ini bertujuan untuk memberikan rasa aman kepada aparatur desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD), serta para pekerja rentan yang terlibat dalam kegiatan pemerintahan dan pembangunan desa.
"Dengan adanya perlindungan dari BPJS Ketenagakerjaan, mereka dapat bekerja dengan lebih tenang, karena terlindungi dari berbagai risiko," ujarnya.
Di akhir sambutannya, Pj Sekda mengimbau kepada seluruh pemerintah kabupaten/kota dan perangkat desa untuk terus berperan aktif dalam melindungi para pekerja di wilayah masing-masing dengan mengalokasikan anggaran untuk akses BPJS Ketenagakerjaan.
"Dengan demikian, kita tidak hanya memberikan perlindungan, tetapi juga membangun desa yang lebih kuat dan berkelanjutan," imbuhnya.
Sementara itu, Direktur Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan, Pramudya Iriawan Buntoro, berharap kegiatan ini dapat menghasilkan solusi efektif dalam mencapai target kepesertaan yang telah ditentukan.
"Semoga rekomendasi yang dihasilkan dapat diimplementasikan dengan baik, demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat di masa mendatang," ungkapnya.
(wnd/nzr/ty)