- Oleh Wahyu Sudoyo
- Jumat, 6 September 2024 | 21:53 WIB
: Direktur Utama BAKTI Komifno Fadhilah Mathar dalam acara perjanjian pakai lahan Base Transceiver Station (BTS) BAKTI yang belum terselesaikan dengan 30 Pemerintah Kabupaten (dok BAKTI Kominfo)
Oleh Wahyu Sudoyo, Jumat, 19 Juli 2024 | 14:07 WIB - Redaktur: Untung S - 266
Jakarta, InfoPublik – Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meneken perjanjian pakai lahan Base Transceiver Station (BTS) BAKTI yang belum terselesaikan dengan 30 Pemerintah Kabupaten, yakni Kabupaten Paniai, Deiyai, Pulau Taliabu, Seram Bagian Barat, Melawi, Nunukan, Lamandau, Nias Barat, Kaimana, Boven Digoel, Tambrauw, Sorong, Halmahera Barat, Pulau Morotai, Kupang, Flores Timur, Timor Tengah Utara, Alor, Buru, Maluku Barat Daya, Maluku Tenggara, Puncak Jaya, Sorong Selatan, Jayawijaya, Raja Ampat, Seram Bagian Timur, Manokwari, Maluku Tengah, Donggala, dan Buol.
Penandatanganan dokumen ini dilakukan secara serentak dan langsung disaksikan Direktur Utama BAKTI Fadhilah Mathar di Jasmine Hall, Claro Hotel Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan.
“Membangun BTS berbeda dengan akses internet, untuk membangun BTS kita memerlukan lahan sehingga ada perjanjian ini. Berbeda dengan akses internet, yang tidak memerlukan lahan tetapi kami butuh konfirmasi bahwa yang dibangun adalah wilayah yang tidak ada akses internet, tidak ada fixed broadband dan harus ada listrik,” ujar Direktur Utama BAKTI.
Fadhilah yang akrab disapa Indah ini mengatakan, acara penandatanganan tersebut merupakan langkah penting untuk memastikan setiap titik pembangunan BTS dapat dilakukan tanpa hambatan.
Dalam proses ini, berbagai isu terkait lahan, seperti kepemilikan dan lingkungan, harus diatasi dengan cermat dan kolaboratif.
Oleh sebab itu, Fadhilah meminta dukungan pemerintah daerah untuk membantu BAKTI dalam pengajuan lokasi pembangunan karena membangun BTS memerlukan biaya yang tidak sedikit, terutama di wilayah kahar yang penuh dengan risiko keselamatan pekerja.
“Dengan berat hati kami memohon maaf karena berencana untuk merelokasi BTS di wilayah kahar karena tidak ada jaminan keselamatan. Dan dari 623 BTS di wilayah kahar, 140 BTS sudah selesai terbangun,” ungkapnya.
Meskipun adanya relokasi, Fadhilah meminta agar jangan sampai ada kantor-kantor utama yang belum teraliri internet.
Terlebih, tahun ini BAKTI akan membangun 20.000 titik akses internet di layanan publik menggunakan segmen terminal bumi jarak jauh atau Remote Terminal Ground Segment (RTGS) SATRIA-1.
Adanya RTGS ini diharapkan dapat mewujudkan digitalisasi dalam memberikan pelayanan publik yang efisien dan efektif.
“(dengan) Adanya kerja sama yang erat antara pemerintah kabupaten dan kota, BAKTI berhasil membangun 1.682 BTS 4G USO dan 4.995 BTS 4G dari target 5.618 site,” tutup Direktur Utama BAKTI.