Platform Digital Diminta Berperan Aktif dalam Pemberantasan Hoaks Pilkada Serentak 2024

: DIrjen IKP Kominfo Prabunindya Revta Revolusi (cuplikan YouTube KemenkoPolhukam)


Oleh Wahyu Sudoyo, Kamis, 5 September 2024 | 06:57 WIB - Redaktur: Untung S - 227


Jakarta, InfoPublikPlatform digital diminta untuk berperan aktif dalam upaya penanganan dan pemberantasan berita palsu atau hoaks yang terkait dengan Pilkada Serentak 2024. Berita hoaks yang menyebar di ruang digital dinilai berpotensi mengganggu kepercayaan publik terhadap proses demokrasi di Indonesia.

Direktur Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika (Dirjen IKP Kominfo), Prabunindya Revta Revolusi, menegaskan bahwa platform digital memiliki tanggung jawab besar dalam mencegah persebaran berita hoaks di platform masing-masing. Pernyataan ini disampaikan dalam acara Forum Komunikasi dan Konsultasi (FKK) Peran Strategis Media Massa Nasional dalam Mendukung Pemberitaan Positif Pilkada Serentak 2024, yang digelar secara luring dan daring di Jakarta pada Rabu (4/9/2024).

“Platform yang masuk ke ruang digital kita juga harus bertanggung jawab terhadap persebaran isu hoaks yang ada di platform masing-masing,” ujar Prabu Revolusi.

Menurut laporan Kementerian Kominfo, sejak Januari hingga Agustus 2024, telah ditemukan sebanyak 1.195 isu hoaks terkait Pemilihan Presiden (Pilpres). Hoaks-hoaks ini dinilai sangat berbahaya karena berpotensi memengaruhi kepercayaan publik terhadap fenomena politik, terutama jelang Pilkada Serentak yang akan segera berlangsung.

“Isu hoaks ini sangat berbahaya, baik dalam bentuk disinformasi maupun malinformasi. Hal ini dapat membuat publik memiliki pemahaman yang keliru terhadap situasi politik yang terjadi,” tambahnya.

Kementerian Kominfo akan mendorong platform digital untuk terlibat aktif dalam melakukan filtrasi terhadap konten hoaks. Platform digital memiliki teknologi yang paling memadai untuk melakukan pemfilteran dan pengawasan terhadap konten yang berpotensi memecah belah bangsa.

“Kami berharap agar platform digital ikut bertanggung jawab dalam proses filtrasi ini. Kami juga berharap konstruksi dunia maya tidak terlalu jauh dari realitas di dunia nyata,” pungkas Dirjen IKP Kominfo.

Sementara Menteri Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam), Hadi Tjahjanto, dalam sambutannya menekankan pentingnya peran media massa dalam turut serta menciptakan Pilkada Serentak 2024 yang damai.

"Sebagai salah satu pilar demokrasi, media massa sangat memiliki andil untuk menyukseskan Pilkada 2024, karena itu kami mengajak seluruh insan pers bisa berkolaborasi bersama menciptakan demokrasi Indonesia yang sesungguhnya," tutur Hadi.

Acara itu turut dihadiri oleh perwakilan Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian, Ketua KPU Mochammad Afifuddin, Anggota Dewan Pers Totok Suryanto, serta sejumlah pimpinan dari Kementerian Kominfo.

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Eko Budiono
  • Senin, 16 September 2024 | 11:20 WIB
KPU Antisipasi Kecurangan Pilkada Kotak Kosong
  • Oleh Eko Budiono
  • Sabtu, 14 September 2024 | 19:21 WIB
Bawaslu Minta Peserta Pilkada Taati Jadwal Kampanye
  • Oleh Fatkhurrohim
  • Sabtu, 14 September 2024 | 09:27 WIB
Netralitas ASN dalam Pilkada Serentak 2024 Jadi Sorotan Kemenko Polhukam
  • Oleh Eko Budiono
  • Sabtu, 14 September 2024 | 10:00 WIB
41 Daerah Hadapi Kotak Kosong di Pilkada Serentak 2024
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Jumat, 13 September 2024 | 22:02 WIB
Perjalanan 23 Tahun Kominfo: Menuju Indonesia Berdaulat di Era Digital
  • Oleh Wahyu Sudoyo
  • Jumat, 13 September 2024 | 18:39 WIB
Kominfo Ajak Media dan Platform Digital Ciptakan Ruang Informasi Sehat