:
Oleh MC Kabupaten Merauke, Rabu, 3 Agustus 2016 | 13:10 WIB - Redaktur: Kusnadi - 507
Merauke, InfoPublik – Pengawasan di pintu perbatasan RI-PNG khususnya di wilayah Kabupaten Merauke selama ini telah dilakukan secara optimal. Setiap warga yang melakukan lintas batas dilakukan pengecekan atau pemeriksaan di pos lintas batas baik dokumen, kesehatan maupun barang-barang yang mereka bawa.
“Di pos lintas batas ada dari semua instansi terkait. Jadi, semua (pelintas batas,red) diperiksa baik kesehatannya maupun barang-barang yang dibawa,”ungkap Kepala Badan Pengelolaan Perbatasan Kabupaten Merauke, Albertus Muyak, ketika ditemui wartawan di Hotel Itese, baru-baru ini.
Kendati pengawasan telah dilakukan secara optimal, namun diakui masih ada kendala yang dihadapi petugas untuk mengawasi aktivitas lintas batas terutama yang melalui jalan-jalan setapak yang ada di wilayah perbatasan dan ini juga telah mendapat perhatian dari pihak keamanan yang bertugas di perbatasan RI-PNG.
“Di Merauke ini, orang dari PNG bisa masuk lewat mana saja. Melalui laut, darat semua bisa, seperti Rawa Biru, Erambo, Kuel, Bupul, Baidup. Di itu ada jalan setapak,” terangnya.
Dikatakan, kalau melalui pintu resmi jarang sekali ditemukan penyelundupan barang-barang terlarang seperti ganja. Namun, untuk jalan-jalan setapak ini yang cukup sulit diawasi apalagi jumlah aparat yang terbatas, sehingga ini juga perlu dukungan dan peran serta dari masyarakat untuk bagaimana bersama-sama menekan peredaran barang-barang terlarang melalui daerah perbatasan.
Jika pihaknya mendapatkan informasi terkait dengan barang-barang illegal seperti ganja, maka pihaknya akan langsung menyurat ke pihak keamanan dalam hal ini Polsek-Polsek yang ada di wilayah perbatasan untuk merespon.
“Masyarakat PNG yang melakukan lintas batas itu, paling banyak untuk berbelanja kebutuhan-kebutuhan pokok,” ujarnya.
Ditambahkan, untuk membahas kasus-kasus illegal yang terjadi di wilayah perbatasan, ada wadah yang disiapkan dimana instansi terkait seperti Karantina, Imigrasi dan aparat keamanan bisa berbicara dengan pemerintah PNG dan begitu pula sebaliknya. Jadi, pertemuan kedua Negara adalah mencari solusi untuk bagaimana menangani permasalahan yang terjadi di perbatasan kedua negara. (Symd/mc/mrk/Abd/Kus)