Banda Acej, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membuka ruang peninjauan ulang terhadap pemutusan akses konten di platform digital apabila masyarakat menemukan dugaan kekeliruan dalam proses penanganannya. Langkah ini menjadi bagian dari upaya memperkuat transparansi dan akuntabilitas tata kelola ruang digital.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, mengatakan masyarakat sipil dapat menyampaikan temuan, data, maupun bukti terkait konten yang dinilai keliru diputus aksesnya. Kemkomdigi akan menelaah laporan tersebut dan berkoordinasi dengan platform digital apabila diperlukan pemulihan akses. “Kalau ada konten yang dinilai keliru dalam penanganannya, silakan sampaikan kepada kami. Kami siap menelaah kembali. Jika memang ditemukan kekeliruan, tentu harus ada tindak lanjut, termasuk berkoordinasi dengan platform untuk pemulihan aksesnya,” ujar Fifi kepada awak media di Banda Aceh, Kamis (19/11/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan Fifi dalam rangkaian konferensi pers satu tahun penanganan bencana Sumatera bertajuk “Satu Tahun untuk Sumatera: Dari Penanganan Cepat menuju Pemulihan Berkelanjutan” di Balai Monitor Spektrum Frekuensi Radio (Balmon) Aceh.
Fifi menegaskan, pemerintah tidak seharusnya menempatkan diri berhadap-hadapan dengan masyarakat ketika muncul perbedaan pandangan mengenai kebijakan digital. Kritik dan temuan publik justru diperlukan untuk mengevaluasi pelaksanaan kebijakan agar berjalan tepat dan dapat dipertanggungjawabkan.
Terkait informasi mengenai sekitar 94 konten yang pemutusan aksesnya dinilai bermasalah dalam kurun delapan bulan, Fifi Aleyda Yahya mempersilakan pihak yang memiliki keberatan menyampaikan rincian kasus dan bukti pendukung kepada Kemkomdigi.
Ia menjelaskan, proses pemutusan akses selama ini melalui tahapan verifikasi dan melibatkan instansi penegak hukum sesuai karakteristik konten yang ditangani. Namun, proses tersebut tetap terbuka untuk ditelaah kembali apabila terdapat keberatan atau temuan baru.
Transparansi Algoritma Jadi Kepentingan Bersama
Selain evaluasi pemutusan akses, Fifi menyoroti pentingnya transparansi algoritma platform digital. Menurutnya, persoalan tata kelola ruang digital tidak cukup hanya berfokus pada konten yang melanggar hukum, tetapi juga perlu melihat bagaimana platform mengatur arus informasi yang diterima masyarakat.
Algoritma berperan dalam menentukan konten yang direkomendasikan dan ditampilkan kepada pengguna. Karena itu, publik perlu memperoleh informasi yang memadai mengenai cara kerja sistem tersebut, termasuk faktor yang memengaruhi distribusi informasi di ruang digital. “Jangan sampai kita terlalu sibuk berdebat satu sama lain, sementara persoalan yang jauh lebih besar justru luput dari perhatian, yaitu bagaimana algoritma platform bekerja dan memengaruhi ruang publik kita. Transparansi algoritma adalah kepentingan bersama,” kata Dirjen KPM.
Ia menilai pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan digital perlu bekerja sama mendorong keterbukaan platform. Dengan demikian, publik dapat memahami bagaimana informasi disebarkan dan bagaimana keputusan platform memengaruhi ruang percakapan masyarakat.
Fifi Aleyda Yahya menegaskan, keamanan ruang digital dan kebebasan berekspresi harus dijaga secara bersamaan. Setiap tindakan pemerintah dalam menangani konten harus memiliki dasar yang jelas, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan. “Keamanan ruang digital dan kebebasan berekspresi bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya harus dijaga,” tegasnya.
Kemkomdigi memandang partisipasi masyarakat sipil dan pengawasan publik sebagai bagian penting dalam membangun ekosistem digital yang sehat. Keterbukaan terhadap evaluasi dan transparansi platform diharapkan memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap tata kelola ruang digital.