Jakarta, InfoPublik – Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menegaskan keterbukaannya terhadap kritik, temuan, dan masukan masyarakat sipil terkait tata kelola ruang digital, termasuk pelaksanaan pemutusan akses konten di platform digital.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menyampaikan bahwa pemerintah tidak seharusnya menempatkan diri berhadap-hadapan dengan masyarakat dalam menyikapi perbedaan pandangan. Sebaliknya, kritik dan temuan masyarakat merupakan bagian penting untuk memastikan kebijakan publik berjalan tepat dan akuntabel.
“Pemerintah bukan dalam posisi harus berdebat dengan masyarakat. Tugas kami adalah mendengar, menerima masukan, memeriksa setiap temuan, dan menindaklanjutinya secara konkret. Kami terbuka kepada siapa pun yang ingin menyampaikan kritik, data, maupun bukti yang bisa menjadi bahan evaluasi,” ujar Fifi di Banda Aceh, Rabu (19/11/2026).
Terkait informasi mengenai sekitar 94 konten yang pemutusan aksesnya dinilai bermasalah dalam kurun delapan bulan, Fifi mempersilakan pihak-pihak yang memiliki keberatan untuk menyampaikan data dan rincian kasus kepada Kemkomdigi.
Ia menjelaskan, proses pemutusan akses selama ini telah melalui tahapan verifikasi dan melibatkan instansi penegak hukum sesuai dengan karakteristik konten yang ditangani. Meski demikian, pemerintah tetap membuka ruang penelaahan ulang apabila terdapat keberatan atau temuan baru.
“Kalau ada konten yang dinilai keliru dalam penanganannya, silakan sampaikan kepada kami. Kami siap menelaah kembali. Jika memang ditemukan kekeliruan, tentu harus ada tindak lanjut, termasuk berkoordinasi dengan platform untuk pemulihan aksesnya,” jelas Fifi.
Menurut Fifi, menjaga ruang digital bukan semata-mata soal membatasi konten yang melanggar hukum. Pemerintah juga bertanggung jawab memastikan masyarakat tetap memiliki ruang yang aman dan bebas untuk menyampaikan pendapat, kritik, serta ekspresi.
“Keamanan ruang digital dan kebebasan berekspresi bukan dua hal yang harus dipertentangkan. Keduanya harus dijaga. Karena itu, setiap tindakan pemerintah harus memiliki dasar yang jelas, proporsional, dan dapat dipertanggungjawabkan,” tegasnya.
Fifi juga menilai pemerintah, masyarakat sipil, dan seluruh pemangku kepentingan digital memiliki kepentingan bersama untuk memperjuangkan transparansi tata kelola platform, termasuk algoritma yang memengaruhi arus informasi di ruang digital.
Menurutnya, publik perlu memiliki pemahaman dan akses informasi yang memadai mengenai cara kerja algoritma, mekanisme rekomendasi konten, serta faktor-faktor yang memengaruhi distribusi informasi kepada pengguna.
“Jangan sampai kita terlalu sibuk berdebat satu sama lain, sementara persoalan yang jauh lebih besar justru luput dari perhatian, yaitu bagaimana algoritma platform bekerja dan memengaruhi ruang publik kita. Transparansi algoritma adalah kepentingan bersama. Pemerintah, masyarakat sipil, dan publik perlu berada di sisi yang sama dalam memperjuangkannya,” ujar Fifi.
Kemkomdigi memandang pengawasan publik dan transparansi platform sebagai elemen penting dalam membangun ekosistem digital yang sehat. Partisipasi masyarakat, termasuk kelompok masyarakat sipil, dibutuhkan agar tata kelola ruang digital tidak hanya berjalan sesuai ketentuan, tetapi juga memperoleh kepercayaan publik.