Jakarta, InfoPublik – Sebanyak 192 instansi berpartisipasi mengikuti Anugerah Media Humas (AMH) 2026 dengan mengirimkan lebih dari 680 karya kehumasan.
Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Dirjen KPM Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya menyampaikan bahwa peningkatan partisipasi dan kualitas kompetisi tersebut menunjukkan antusiasme instansi pemerintah dalam mengembangkan komunikasi publik.
Hal tersebut disampaikan Fifi Aleyda Yahya dalam laporan penyelenggaraan AMH 2026 di Hotel Four Seasons Jakarta, Selasa (17/11/2026). Tahun ini, AMH memasuki penyelenggaraan ke-19 dengan mengusung tema “Karya Bicara, Apresiasi Menguatkan”.
Dirjen KPM menjelaskan, tema AMH 2026 menegaskan pentingnya komitmen insan humas pemerintah dalam menghasilkan karya komunikasi publik di tengah derasnya arus informasi dan disrupsi digital. Karya kehumasan diharapkan tidak hanya menarik perhatian, tetapi juga memiliki ukuran dan dampak yang dapat dirasakan masyarakat.
“Di tengah banjir informasi dan juga disrupsi digital, humas ini harus berkomitmen dengan semakin semangat, dengan niat yang baik, dengan persiapan yang luar biasa untuk memberikan karya-karya kehumasan yang terukur, berdampak, dan insyaallah diterima dan diberikan trust yang besar oleh publik,” jelasnya.
Lebih lanjut, Fifi Aleyda Yahya menyampaikan bahwa seluruh karya yang diikutsertakan dalam AMH 2026 telah melalui proses kurasi dan penilaian oleh tim juri. Proses tersebut dilakukan untuk memastikan penilaian berlangsung secara ketat dan independen.
Tingginya partisipasi tahun ini menjadi bagian dari perkembangan kompetisi kehumasan pemerintah. Sebanyak 192 instansi mengirimkan lebih dari 680 karya untuk dinilai dalam ajang AMH 2026.
Melalui penyelenggaraan AMH 2026, Kemkomdigi memberikan apresiasi kepada instansi pemerintah yang menghasilkan karya kehumasan dalam enam kategori, yaitu Siaran Pers (Media Online), Media Sosial, Kampanye Komunikasi Publik, Penerbitan Media Internal, Website, dan Media Audiovisual.
Penghargaan diberikan kepada peserta dari kelompok Kementerian/Lembaga/BUMN/BUMD, Perguruan Tinggi Negeri, serta Pemerintah Daerah tingkat provinsi, kabupaten, dan kota.