Palembang, InfoPublik – Komisi Informasi Pusat dan daerah memperkuat koordinasi untuk memastikan keterbukaan informasi publik tidak berhenti pada kewajiban badan publik menyediakan dokumen, tetapi juga memberi ruang bagi masyarakat untuk mengawasi kebijakan dan penggunaan sumber daya negara.
Penguatan tersebut menjadi salah satu fokus Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) dan Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Komisi Informasi se-Indonesia Tahun 2026 yang berlangsung pada 17–19 November 2026 di Novotel Palembang Hotel & Residence, Sumatera Selatan.
Mengusung tema “Mengawal Transparansi Tata Kelola Pemerintahan: Wujud Akuntabilitas Publik Menuju Generasi Emas 2045”, forum ini diikuti Ketua dan Komisioner Komisi Informasi Pusat, jajaran sekretariat, serta komisioner Komisi Informasi dari berbagai daerah di Indonesia.
Ketua Komisi Informasi Pusat, Handoko Agung Saputro, mengatakan keterbukaan informasi harus menjadi instrumen untuk memastikan penyelenggaraan pemerintahan berjalan secara transparan dan akuntabel. Hak masyarakat atas informasi sebagaimana dijamin Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 tidak hanya berkaitan dengan akses terhadap dokumen, tetapi juga informasi mengenai proses pengambilan kebijakan, penggunaan sumber daya publik, dan alasan di balik keputusan pemerintah.
Menurut Handoko, keberhasilan keterbukaan informasi tidak cukup diukur dari banyaknya informasi yang dipublikasikan atau jumlah badan publik yang memenuhi standar pelayanan informasi. Ukuran yang lebih penting adalah sejauh mana informasi tersebut dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memahami kebijakan, melakukan pengawasan, dan berpartisipasi dalam pembangunan.
“Dari koordinasi menuju kolaborasi. Dari rekomendasi menuju aksi. Dan dari keterbukaan informasi menuju akuntabilitas publik,” tegas Handoko sebagaimana siaran persnya yang diterima InfoPublik pada Kamis (18/11/2026).
Ia juga menekankan pentingnya penguatan kelembagaan dan transformasi digital Komisi Informasi agar lembaga tersebut semakin independen, profesional, dan responsif menghadapi tantangan era digital. Melalui Rakornas dan Rakernis, ia berharap dapat dirumuskan prioritas strategis, pembagian tanggung jawab antara pusat dan daerah, serta langkah kerja yang dapat dilaksanakan dan dievaluasi bersama.
Dalam pembukaan kegiatan, Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru mengapresiasi kehadiran jajaran Komisi Informasi dari berbagai daerah. Ia menilai Komisi Informasi memiliki peran penting sebagai penghubung antara masyarakat dan badan publik dalam pemenuhan hak atas informasi.
Menurut Herman Deru, keberadaan Komisi Informasi perlu semakin dikenal masyarakat agar warga memahami mekanisme yang dapat ditempuh ketika mengalami hambatan dalam memperoleh informasi publik. Dukungan pemerintah terhadap kelembagaan, termasuk fungsi komunikasi dan kehumasan, juga diperlukan agar informasi mengenai kebijakan dan pembangunan dapat tersampaikan secara luas.
Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Syahganda Nainggolan, dalam keynote speech bertajuk “Strategi Komunikasi Pemerintah dalam Membangun Kepercayaan Publik di Era Digital dan Disinformasi”, menyoroti pentingnya pembenahan tata kelola dan strategi komunikasi pemerintah.
Ia menekankan perlunya membangun kemandirian ruang komunikasi publik nasional di tengah dominasi korporasi teknologi global. Penguatan platform komunikasi nasional dan pemanfaatan media sosial dinilai perlu dilakukan agar masyarakat dapat mengakses informasi mengenai kebijakan serta capaian pembangunan.
Dalam konteks tersebut, keterbukaan informasi publik menjadi landasan agar informasi pemerintah disampaikan secara akurat, transparan, dan dapat dipercaya. Kejelasan informasi juga berperan dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan.
Penguatan keterbukaan informasi turut dibahas dalam seminar nasional yang menghadirkan Direktur Tindak Pidana Tertentu Bareskrim Polri Kombes Pol. Bismo Teguh Prakoso, Bupati Sumenep Achmad Fauzi Wongsojudo, serta Auditor Ahli Utama Kementerian Dalam Negeri Reita Clara Triana Pasaribu.
Ketua Bidang Strategi dan Riset Komisi Informasi Pusat, Joemarthine Chandra, mengatakan Rakornas dan Rakernis menjadi momentum untuk memperkuat konsolidasi Komisi Informasi Pusat dan daerah dalam menghadapi tantangan keterbukaan informasi.
Ia berharap pembahasan dalam forum tersebut menghasilkan langkah strategis dan rencana aksi bersama yang dapat diterapkan oleh Komisi Informasi di seluruh Indonesia. Hasilnya diharapkan menjadi program kerja yang terukur dan berkelanjutan.
Rangkaian Rakornas dan Rakernis berlangsung selama tiga hari dengan agenda seminar nasional, pembahasan bidang internal dan eksternal melalui Rakernis, serta pleno untuk menyampaikan hasil pembahasan dan mengesahkan rekomendasi.
Melalui forum tersebut, Komisi Informasi Pusat dan daerah diharapkan semakin solid dalam mengawal keterbukaan informasi sebagai bagian dari reformasi tata kelola pemerintahan. Dengan akses informasi yang memadai, masyarakat memiliki kesempatan lebih besar untuk mengetahui kebijakan, mengawasi penggunaan anggaran publik, serta berpartisipasi dalam pembangunan menuju Indonesia Emas 2045.