Menko Pemberdayaan Masyarakat Ajak Pihak Terkait Tutup Celah Kecurangan Dana JKN
foto Kemenko PM
foto Kemenko PM
Jakarta, InfoPublik – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) A. Muhaimin Iskandar mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat pengawasan dan menutup celah kecurangan (fraud) dalam penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Upaya tersebut penting untuk menjaga dana gotong royong agar tetap digunakan sesuai peruntukannya dan menjamin keberlanjutan layanan kesehatan masyarakat.
Muhaimin mengatakan, pengelolaan dana JKN merupakan tanggung jawab bersama karena sumber pembiayaannya berasal dari kontribusi peserta dan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Karena itu, praktik kecurangan harus dicegah agar tidak merugikan keuangan program maupun mengurangi hak masyarakat atas pelayanan kesehatan.
"Kepada para regulator, kepada seluruh aparat penegak hukum, BPJS Kesehatan, dan dunia usaha, mari kita bersama-sama menutup seluruh celah-celah tata kelola yang memungkinkan terjadi kecurangan," ujar Muhaimin saat menghadiri The 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) 2026 di Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Ia mendorong pembaruan pedoman pencegahan kecurangan JKN, penguatan pengawasan dan deteksi dini, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi untuk mengidentifikasi potensi penyimpangan. Selain itu, perlindungan terhadap pelapor dan pekerja serta kepatuhan seluruh pihak dalam memenuhi kewajiban iuran juga perlu diperkuat.
“Perbaharui terus pedoman fraud JKN, perkuat pengawasan dan deteksi dini, mari kita optimalkan kemampuan teknologi, mari kita lindungi para pelapor, dan kita lindungi para pekerja serta penuhi kewajiban iuran kita semua,” sambungnya.
Muhaimin menegaskan, pemerintah juga terus memberikan dukungan anggaran untuk menjaga ketahanan BPJS Kesehatan. Pada 2026, Pemerintah memberikan tambahan anggaran Rp20 triliun sehingga total dana APBN yang dikucurkan untuk BPJS Kesehatan tahun ini mencapai lebih dari Rp60 triliun.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Utama BPJS Kesehatan Prihati Pujowaskito menjelaskan bahwa tambahan anggaran Rp20 triliun tersebut telah diterima dalam dua tahap. Tahap pertama sebesar Rp10 triliun telah digunakan untuk pembayaran klaim pelayanan kesehatan.
Sementara itu, realisasi tahap kedua sebesar Rp10 triliun akan dilakukan setelah BPJS Kesehatan menyampaikan laporan pelaksanaan kepada Kementerian Keuangan serta melalui proses pemeriksaan dan pembahasan.
Saat ini, program JKN telah melindungi 285,83 juta jiwa atau setara 98,52 persen penduduk Indonesia. Cakupan perlindungan tersebut perlu dijaga melalui tata kelola yang sehat, pengawasan yang kuat, dan keterlibatan seluruh pemangku kepentingan agar dana JKN tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.
© Copyright 2026, All Rights Reserved