Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Atip Latipulhayat saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Tahun 2026. (Foto: Dok Kemendikdasmen)
Jakarta, InfoPublik – Kualitas pendidikan tidak semestinya ditentukan oleh status sekolah, negeri atau swasta. Keduanya memiliki peran yang saling melengkapi dalam memperluas akses belajar dan meningkatkan mutu pendidikan bagi seluruh anak Indonesia.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Wamendikdasmen), Atip Latipulhayat menegaskan, pemerintah perlu memperkuat kemitraan dengan penyelenggara pendidikan swasta agar pemerataan akses berjalan seiring dengan peningkatan kualitas pembelajaran. “Sekolah negeri dan swasta adalah dua sayap pendidikan nasional yang tidak terpisahkan. Jika salah satu sayap tersebut kurang optimal, maka pendidikan kita tidak akan dapat mencapai tujuan yang diharapkan,” ujar Atip saat membuka Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) 2026 di Bali, Rabu (11/11/2026).
Menurut Atip, kontribusi sekolah swasta merupakan bagian penting dari upaya mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua. Karena itu, dukungan pemerintah perlu menjangkau satuan pendidikan tanpa menjadikan status kelembagaan sebagai ukuran utama kualitas layanan.
Komitmen tersebut, kata dia, tercermin dalam sejumlah program prioritas Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), termasuk revitalisasi satuan pendidikan melalui Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) Presiden Prabowo Subianto.
Melalui mekanisme swakelola, lebih dari 39.000 satuan pendidikan negeri dan swasta telah tersentuh program perbaikan sarana dan prasarana. Revitalisasi diharapkan menciptakan lingkungan belajar yang lebih layak sehingga peserta didik dapat mengikuti pembelajaran dengan aman dan nyaman.
Dukungan pemerintah juga dilakukan melalui digitalisasi pembelajaran dengan pendistribusian Papan Interaktif Digital (PID). Pada aspek kesejahteraan tenaga pendidik, pemerintah turut memberikan dukungan kepada guru non-ASN melalui Tunjangan Profesi Guru (TPG) dan insentif sesuai ketentuan yang berlaku. “Status negeri atau swasta tidak boleh menjadi ukuran utama kualitas sebuah satuan pendidikan. Yang terpenting adalah bagaimana sekolah terus memberikan layanan pendidikan yang berkualitas, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan murid,” kata Wamen Atip.
Ia menambahkan, kemitraan dengan lembaga pendidikan swasta tidak cukup berhenti pada koordinasi kelembagaan. Kerja sama tersebut perlu diwujudkan melalui kebijakan, regulasi, dan pelaksanaan program yang menjawab kebutuhan nyata sekolah.
Atip berharap BMPS terus menyampaikan gagasan dan berkontribusi dalam pengembangan kebijakan pendidikan nasional, terutama untuk memastikan sekolah swasta dapat meningkatkan mutu layanan dan menjaga keberlanjutan penyelenggaraannya.
Penguatan kemitraan pemerintah dengan sekolah swasta juga menjadi perhatian BMPS yang telah memasuki usia 55 tahun. Organisasi tersebut selama ini menjadi wadah komunikasi, koordinasi, dan penyampaian aspirasi para penyelenggara pendidikan swasta di berbagai daerah.
Ketua Umum BMPS, Saur Panjaitan XIII, menyampaikan bahwa Mukernas BMPS 2026 mengusung tiga orientasi utama, yakni afirmasi, fasilitasi, dan advokasi.
Afirmasi diarahkan untuk memperkuat pengakuan terhadap keberadaan dan kontribusi sekolah swasta sebagai bagian dari sistem pendidikan nasional. Fasilitasi ditujukan untuk mendorong dukungan, kemudahan, dan akses yang memungkinkan sekolah swasta meningkatkan mutu serta menjaga keberlanjutan layanan pendidikan.
Sementara itu, advokasi berfokus pada perlindungan kepentingan dan hak penyelenggara pendidikan swasta melalui dialog, konsultasi, serta langkah konstitusional sesuai peraturan perundang-undangan.
Saur berharap kebijakan Kemendikdasmen mengenai Pendidikan Bermutu untuk Semua dapat mengakomodasi kebutuhan sekolah swasta, termasuk dalam memperoleh dukungan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran dan mempertahankan keberlangsungan lembaga.
“Prinsip pemerataan akses pendidikan harus berjalan seiring dengan penguatan kualitas serta keberlanjutan satuan pendidikan, baik negeri maupun swasta,” ujarnya.
Dukungan terhadap peran sekolah swasta juga disampaikan Pemerintah Provinsi Bali. Staf Ahli Bidang Pembangunan Manusia, Kebudayaan, dan Kemasyarakatan, I Made Rentin, yang mewakili gubernur, menegaskan bahwa pendidikan merupakan sektor strategis untuk membangun sumber daya manusia yang unggul dan berkarakter.
Ia berharap Mukernas BMPS menghasilkan gagasan konkret untuk menjawab tantangan pendidikan, sekaligus memperkuat kontribusi lembaga pendidikan swasta dalam pembangunan sumber daya manusia.
Penguatan kemitraan tersebut menjadi penting agar pemerataan pendidikan tidak hanya diukur dari tersedianya tempat belajar, tetapi juga dari kualitas layanan, dukungan terhadap tenaga pendidik, dan kemampuan setiap sekolah memenuhi kebutuhan murid.
Dengan memperkuat peran sekolah negeri dan swasta secara berimbang, pemerintah dan masyarakat diharapkan dapat membangun ekosistem pendidikan yang lebih inklusif, berkelanjutan, dan mampu menjangkau lebih banyak anak Indonesia.
