Kemen PPPA dan Uni Eropa Libatkan 50 Organisasi Sipil dalam Aksi Iklim Responsif Gender

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) bersama Uni Eropa meluncurkan Civil Society Organisation Working Group (CSO WG) untuk memperkuat keterlibatan masyarakat sipil dalam implementasi Rencana Aksi Nasional Gender dan Perubahan Iklim (RAN GPI) 2024–2030.

Kelompok kerja tersebut mewadahi 50 organisasi masyarakat sipil yang tergabung dalam delapan simpul wilayah di Indonesia. Kehadirannya diharapkan dapat menjembatani aspirasi, kebutuhan, serta praktik baik dari tingkat akar rumput agar menjadi masukan dalam perumusan kebijakan nasional terkait perubahan iklim.

Deputi Bidang Kesetaraan Gender Kemen PPPA, Amurwani Dwi Lestariningsih, mengatakan perubahan iklim memiliki dampak signifikan terhadap kelompok rentan, termasuk perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, masyarakat miskin, masyarakat adat, serta warga yang tinggal di daerah konflik dan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

“Sebagai negara kepulauan, lebih dari 60 persen wilayah Indonesia berisiko tinggi terhadap bencana hidrometeorologi, seperti banjir, kekeringan, dan badai. Perubahan iklim juga menjadi salah satu isu global yang memiliki dampak paling signifikan bagi kelompok rentan,” ujar Amurwani dalam peluncuran CSO WG, seperti dikutip dalam siaran pers Kamis (12/11/2026).

Menurut Amurwani, kebijakan nasional dalam RAN GPI tidak akan memberikan dampak nyata tanpa keterlibatan aktif seluruh komponen bangsa. Karena itu, CSO WG dibentuk untuk memperluas pelibatan publik sekaligus menjadi jembatan komunikasi dua arah antara masyarakat sipil dan pemerintah.

Ia berharap kementerian/lembaga, mitra pembangunan internasional, dunia usaha, organisasi masyarakat sipil, akademisi, dan media dapat memperkuat koordinasi serta mengintegrasikan bukti lapangan ke dalam perencanaan program kerja. “Kita dorong suara masyarakat rentan agar setiap kebijakan iklim yang diambil betul-betul adil dan berdampak secara tepat sasaran,” kata Amurwani.

CSO WG dirancang untuk menghubungkan kontribusi masyarakat sipil dengan tujuh sektor strategis RAN GPI 2024–2030. Ketujuh sektor tersebut meliputi ketahanan pangan, pertanian berkelanjutan, air dan irigasi; tutupan hutan dan lahan; energi baru terbarukan, pengelolaan limbah dan sampah, serta kesehatan lingkungan; industri dan ekonomi hijau, ilmu pengetahuan dan teknologi (IPTEK), serta inovasi.

Sektor lainnya mencakup ketahanan terhadap bencana dan pemulihan kerusakan; ketahanan sosial, budaya, kesehatan, dan perlindungan hak anak; serta kelautan, pesisir, dan ekonomi biru.

Untuk memperkuat keterwakilan dan koordinasi, jejaring masyarakat sipil dikembangkan melalui delapan simpul wilayah, yakni Sumatra, Kalimantan, Jawa I (Jabodetabek, Banten, dan Jawa Barat), Jawa II (Jawa Tengah, DI Yogyakarta, dan Jawa Timur), Bali-Nusa Tenggara Barat-Nusa Tenggara Timur, Sulawesi, Maluku-Maluku Utara, serta Papua.

Melalui simpul tersebut, aspirasi, kebutuhan, bukti, dan praktik baik dari komunitas akan dihimpun untuk disampaikan kepada koordinasi nasional. Sebaliknya, hasil dialog kebijakan dan informasi dari tingkat nasional akan diteruskan kembali kepada organisasi anggota dan komunitas.

Direktur Adaptasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup (KLH)/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH), Franky Zamzani, mengapresiasi pembentukan CSO WG. Menurutnya, RAN GPI 2024–2030 telah mengintegrasikan perspektif gender dalam aksi iklim sekaligus memperkuat pelibatan perempuan dan kelompok rentan.

Dokumen tersebut juga melengkapi kebijakan adaptasi perubahan iklim di tingkat pusat, daerah, dan masyarakat melalui penerapan pengaman (safeguard) kesetaraan gender.

Franky menyebutkan terdapat empat peran strategis organisasi masyarakat sipil, yaitu sebagai penghubung kebijakan dan kebutuhan, penyedia data dan bukti lapangan, penggerak pemberdayaan, serta mitra pemantauan dan evaluasi. “Masyarakat sipil bukan sekadar pelaksana kegiatan pemerintah, melainkan juga mitra strategis dalam seluruh siklus kebijakan mulai dari perencanaan sampai evaluasi,” jelasnya.

Ia menambahkan, data kerentanan yang dimiliki KLH/BPLH dapat menjadi dasar kolaborasi dengan Kemen PPPA untuk mengidentifikasi kabupaten/kota dengan tingkat kerentanan tinggi, termasuk wilayah dengan jumlah perempuan dan anak yang besar.

Data terpilah berdasarkan jenis kelamin dan jumlah penyandang disabilitas tersebut dapat dimanfaatkan untuk menentukan prioritas intervensi serta penguatan kapasitas di tingkat nasional dan daerah. Dengan demikian, kebutuhan kelompok rentan dapat diakomodasi secara lebih tepat.

Direktur Eksekutif Asosiasi Pendamping Perempuan Usaha Kecil (ASPPUK), Emmy Astuti, berharap CSO WG tidak hanya menjadi forum koordinasi antarorganisasi masyarakat sipil, tetapi juga berkontribusi dalam perumusan kebijakan perubahan iklim berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan kebutuhan masyarakat lokal.

Menurut Emmy, masyarakat adat, perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya perlu ditempatkan sebagai subjek yang memiliki peran dalam menentukan arah kebijakan, bukan sekadar korban atau penerima manfaat program. Sebab, kelompok tersebut merupakan pihak yang secara langsung merasakan dampak perubahan iklim.

Sementara itu, Ketua Program Studi Magister Kajian Gender Sekolah Pascasarjana dan Pembangunan Berkelanjutan (SPPB) Universitas Indonesia, Iklillah M. Dini, menegaskan bahwa partisipasi bermakna dalam aksi iklim tidak cukup diukur dari jumlah perempuan yang terlibat.

Perempuan juga harus memiliki peran dan pengaruh nyata dalam pengambilan keputusan. Karena itu, indikator keberhasilan kebijakan perlu berpijak pada kehidupan nyata perempuan dan kelompok rentan melalui prinsip redistribusi, rekognisi, dan representasi.

Climate Action and Adaptation Specialist United Nations Framework Convention on Climate Change–Institute for Global Environmental Strategies (UNFCCC-IGES) Regional Collaboration Centre for Asia and the Pacific, Jean Regulano, berharap CSO WG dapat terhubung dengan focal point nasional untuk gender dan perubahan iklim serta focal point nasional UNFCCC.

Keterhubungan tersebut diharapkan dapat menjembatani aksi di tingkat nasional dengan pembahasan global. Selain itu, simpul-simpul wilayah diharapkan dapat menyampaikan hasil pembahasan dari tingkat global dan nasional kepada komunitas dengan cara yang mudah dipahami dan diakses.

Melalui platform tersebut, pertukaran informasi dua arah diharapkan dapat memperkuat keterlibatan masyarakat sipil dalam pelaksanaan RAN GPI 2024–2030.