Kunjungan Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh ke Banggai membawa misi transformasi: digitalisasi ASN, manajemen talenta berbasis merit, dan pelayanan publik yang lebih manusiawi. (BKN)
Jakarta, InfoPublik - Dunia telah berubah, dan birokrasi tidak punya pilihan lain selain ikut berlari. Di masa lalu, citra Aparatur Sipil Negara (ASN) sering kali terjebak dalam stigma rutinitas administratif yang kaku, tumpukan kertas yang tak berujung, dan proses pelayanan yang lambat.
Namun, narasi usang itu perlahan mulai dikikis habis. Di bawah komando Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Zudan Arif Fakrulloh, sebuah angin perubahan yang segar sedang dihembuskan hingga ke pelosok Nusantara, termasuk ke wilayah Kabupaten Banggai Kepulauan, Banggai Laut, dan Kabupaten Banggai, Provinsi Sulawesi Tengah.
Sepekan kunjungan kerja Kepala BKN pada awal November 2026 ke kawasan Banggai bukanlah sekadar kunjungan seremonial biasa. Ini adalah sebuah lawatan untuk menanamkan filosofi baru tentang apa artinya menjadi seorang abdi negara di era modern.
Melayani dengan Hati dan Teknologi
Di hadapan ribuan pegawai pemerintahan daerah, Zudan membawa pesan yang tegas namun menyentuh nurani: kehebatan seorang ASN tidak pernah diukur dari seberapa tinggi jabatannya, melainkan dari seberapa besar dampak, solusi, dan manfaat yang bisa ia berikan kepada masyarakat.
"Jabatan adalah amanah yang harus diukur dari seberapa besar dampak, solusi, dan manfaat yang diberikan kepada masyarakat," ujar Zudan kepada ASN Banggai Kepulauan, seperti dikutip InfoPublik, Jumat (6/11/2026).
Transformasi yang diusung oleh BKN menyentuh dua elemen paling fundamental dalam pemerintahan, yakni transformasi sistem dan transformasi manusia.
"Sekarang dunia sudah berubah total, cara bekerja kita juga sudah berubah total. Layanan harus lebih mudah," kata Zudan.
Dari sisi sistem, BKN telah membuktikan bahwa digitalisasi adalah kunci kelincahan birokrasi. Saat ini, lebih dari 6,7 juta ASN di seluruh Indonesia telah terhubung melalui platform ASN Digital.
Sebuah ekosistem maya yang memungkinkan segala urusan kepegawaian, mulai dari unggah dokumen, kenaikan pangkat, hingga pemutakhiran data, dapat diselesaikan dari ruang tamu rumah masing-masing, tanpa perlu lagi menginjakkan kaki di kantor BKN. "Sekarang sudah sepenuhnya bisa dari rumah masing-masing," tegasnya.
Kesuksesan ini dihadirkan oleh Zudan sebagai pemantik semangat bagi pemerintah daerah agar berani melakukan lompatan digital yang sama dalam melayani warganya.
Namun, teknologi secanggih apa pun akan menjadi barang mati jika tidak dijalankan oleh sumber daya manusia yang mumpuni. Di sinilah BKN menaruh perhatian penuh pada penerapan Manajemen Talenta berbasis sistem merit.
Di Banggai Kepulauan dan Banggai Laut, BKN secara proaktif mendorong pemerintah daerah untuk mengadopsi pemetaan pegawai melalui pendekatan sembilan kotak atau nine-box talent management.
Sistem ini bukanlah sekadar instrumen pendataan yang dingin. Lebih dari itu, pendekatan sembilan kotak adalah sebuah jaring pemindai untuk menemukan mutiara-mutiara birokrasi yang selama ini mungkin terpendam.
Melalui sistem ini, pemerintah daerah dituntun untuk memiliki dasar yang terukur dalam menyusun strategi pengembangan karier dan suksesi jabatan.
Tujuannya sangat mulia: melahirkan sosok-sosok rising star, para aparatur berkinerja tinggi, yang tidak hanya adaptif terhadap perubahan zaman, tetapi juga memiliki kompetensi unggul untuk memikul berbagai tanggung jawab sesuai dengan dinamika organisasi.
Enam Pilar Etika Pelayanan untuk ASN Banggai Kepulauan
Zudan sangat menyadari, mendobrak kebiasaan lama bukanlah pekerjaan yang bisa diselesaikan dalam satu malam. Oleh karena itu, ia menitipkan enam pesan esensial yang harus tertanam dalam relung hati sekitar 6.000 ASN di Banggai Kepulauan.
Enam pilar etika pelayanan ini adalah cerminan dari birokrasi yang memanusiakan manusia.
Pertama, ASN harus sadar bahwa masyarakat adalah pemilik sah daerah ini, yang berhak mendapat layanan kelas satu. Kedua, layanan itu harus diberikan dengan cepat, mudah, dan penuh senyum persahabatan.
Ketiga, birokrasi harus menjadi penunjuk jalan; ketika ada warga yang salah mendatangi loket pelayanan, jangan biarkan mereka kebingungan dan dilempar ke sana kemari, melainkan tuntunlah mereka.
Keempat, pemerintah harus mengadopsi sistem "jemput bola" dengan memanfaatkan teknologi digital.
Kelima, seorang pemimpin birokrasi tidak boleh hanya duduk di balik meja berpendingin ruangan, ia harus turun, hadir, dan merasakan langsung denyut nadi penderitaan warganya. Dan keenam, jangan pernah takut untuk berinovasi.
Dari Smart City ke Safe City
Transformasi pelayanan publik ini tidak hanya didorong untuk berhenti pada level Smart City atau kota pintar semata. Di hadapan Bupati Banggai, Amirudin, beserta jajaran pejabatnya, Kepala BKN menantang daerah tersebut untuk naik kelas menuju Safe City.
Konsep ini membawa digitalisasi ke tingkat yang lebih mulia: memberikan rasa aman. Dengan integrasi sistem informasi dan optimalisasi Command Center, pemerintah daerah dapat merespons situasi darurat, seperti kecelakaan lalu lintas atau gangguan keamanan, dengan melibatkan Satpol PP, fasilitas kesehatan, layanan Call Center 112, dan instansi terkait secara instan dan tepat sasaran.
"Transformasi digital tidak boleh berhenti pada kemudahan layanan, tetapi harus mampu menghadirkan rasa aman dan melindungi masyarakat. Konsep Safe City menuntut pemerintah daerah untuk mampu memanfaatkan teknologi dan integrasi informasi sebagai instrumen pengambilan keputusan secara cepat, tepat, dan responsif," urai Zudan.
Mendengar arahan tersebut, apresiasi mengalir dari para pemimpin daerah. Bupati Banggai, Amirudin, menilai kehadiran BKN sebagai momentum luar biasa untuk menyelaraskan komitmen aparatur.
Sejalan dengan hal itu, komitmen BKN pun tidak main-main. Di hadapan jajaran pemerintah daerah, Zudan melontarkan sebuah janji yang menguatkan, "Di Banggai Laut dan Banggai Kepulauan, saya akan full bantu."
Janji ini menjadi garansi bahwa BKN akan mengerahkan seluruh sumber dayanya, melalui koordinasi Kantor Regional, untuk mendampingi pemerintah daerah.
Pendampingan ini akan memastikan bahwa dari ujung timur Sulawesi ini, akan lahir birokrat-birokrat masa depan yang bekerja dengan hati, melayani dengan empati, dan berinovasi dengan teknologi.
