Kepala BKN Zudan Arif Fakrulloh mendesak jajaran pemerintah daerah segera menerapkan manajemen talenta terukur untuk melipatgandakan produktivitas aparatur sipil negara.
Jakarta, InfoPublik - Ekspektasi publik terhadap kecepatan layanan pemerintah kini berpacu dengan lompatan teknologi digital yang menuntut birokrasi bekerja melampaui batas-batas ruang fisik.
Transformasi budaya kerja ini memaksa setiap instansi daerah merombak total sistem penempatan aparatur agar pelayanan dasar dapat langsung menyentuh masyarakat dari rumah.
Tuntutan perubahan paradigma tersebut memicu Badan Kepegawaian Negara (BKN) turun tangan langsung mengawal tata kelola birokrasi di Kabupaten Kotabaru, Kalimantan Selatan.
Penerapan sistem manajemen talenta yang objektif diposisikan sebagai kunci utama untuk mengeksekusi visi pembangunan kepala daerah secara cepat dan tepat sasaran.
Kepala BKN, Zudan Arif Fakrulloh, menantang para pejabat daerah saat pelantikan pengurus KORPRI dan kepala desa di Gedung Paris Berantai, Selasa (20/10/2026).
Ia mendesak mesin birokrasi untuk segera mengubah cara kerja pasif menjadi pelayan proaktif tanpa membebani warga dengan aplikasi yang rumit.
"Kalau industri keuangan dan perdagangan bisa memindahkan kantor, bank, pasar, hingga mal ke dalam genggaman ponsel kita, kapan kantor Bupati dan OPD dipindahkan ke rumah penduduk?" tegas Zudan, seperti dikutip InfoPublik (21/10/2026).
Merombak Tata Kelola Aparatur
Strategi pelayanan digital berbasis gawai ini mutlak membutuhkan sumber daya manusia yang teruji adaptif dan berorientasi pada kepuasan publik.
BKN meyakini internalisasi nilai etos kerja unggul hanya akan bermakna jika daerah berani menyeleksi pejabat murni melalui rekam jejak dan manajemen talenta.
Kabupaten Kotabaru saat ini dihadapkan pada tantangan bentang wilayah geografis yang sangat luas dengan populasi menembus 300 ribu jiwa.
Kompleksitas layanan demografis tersebut menuntut penempatan kader-kader paling kompeten dari total 7.200 aparatur sipil negara untuk menduduki pos jabatan strategis penentu kebijakan.
Pemerintah pusat memberikan penghargaan tinggi atas komitmen bersih jajaran birokrat setempat dalam mengelola sirkulasi sumber daya manusianya.
Hingga menjelang pergantian tahun anggaran 2026, rekam jejak rotasi kepegawaian di kabupaten ini tercatat sangat rapi tanpa memicu satu pun isu negatif yang membebani tingkat pusat.
Akselerasi Layanan Akhir Tahun
Pengakuan positif dari BKN ini langsung ditangkap oleh Wakil Bupati Kotabaru, Syairi Mukhlis, sebagai titik tolak untuk memacu kualitas pelayanan.
Pihaknya mewajibkan seluruh jajaran pemerintah daerah untuk melipatgandakan produktivitas harian demi menuntaskan target pada apel gabungan, Rabu (21/10/2026).
Dengan sisa waktu kerja efektif yang tinggal 40 hari, seluruh satuan perangkat kerja diinstruksikan segera mengakselerasi penyerapan anggaran secara faktual.
Eksekusi percepatan dana publik ini dikawal ketat agar bertumpu penuh pada penyediaan infrastruktur dan pemenuhan program ekologi aman, sehat, resik, dan indah yang diamanatkan presiden.
Kemitraan lintas institusi antara pemerintah pusat dan kabupaten ini sukses menandai pergeseran mentalitas penguasa menjadi pelayan masyarakat.
Birokrasi konvensional yang kaku kini bersiap menjelma menjadi ekosistem lincah yang sanggup mengantarkan kesejahteraan langsung ke ambang pintu setiap rumah warga. (Humas BKN)
