Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta memperkuat layanan kesehatan promotif dan preventif melalui pengembangan fasilitas Puskesmas Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. Gedung baru yang diresmikan Gubernur DKI Jakarta, Pramono Anung, pada Senin (26/10/2026), ditujukan untuk memperluas akses pelayanan kesehatan bagi sekitar 124.576 warga.
Penguatan layanan tersebut mencakup pencegahan penyakit, deteksi dini, serta pendampingan kesehatan ibu, anak, dan lanjut usia (lansia). Pendekatan ini diharapkan membuat pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga menjaga kesehatan masyarakat.
Puskesmas Taman Sari berdiri di atas lahan seluas 976 meter persegi dengan luas bangunan 2.725 meter persegi. Fasilitas ini mencatat rata-rata kunjungan sekitar 500 pasien per hari, dengan dukungan lima Puskesmas Pembantu (Pustu) dan 63 Posyandu yang telah menerapkan Smart Posyandu.
Pramono mengapresiasi kelengkapan fasilitas gedung baru tersebut, terutama untuk memenuhi kebutuhan masyarakat di kawasan padat penduduk. Menurutnya, pelayanan kesehatan perlu menjangkau seluruh tahapan kehidupan, mulai dari masa kehamilan hingga usia lanjut.
“Mulai dari sebelum bayi lahir, bayi, balita, sampai dengan lansia, fasilitasnya ada di tempat ini. Saya juga melihat ada fasilitas untuk latihan fisik bagi lansia. Ini menunjukkan bahwa pelayanan kesehatan tidak hanya berfokus pada pengobatan, tetapi juga menjaga kesehatan masyarakat,” ujarnya.
Penguatan pelayanan preventif turut didukung sejumlah inovasi. Program PELITA ditujukan untuk penanganan tuberkulosis (TBC) dan kusta, TARI untuk stimulasi tumbuh kembang anak, serta BEKEL untuk pendampingan ibu hamil dan ibu nifas.
Melalui program BEKEL, puskesmas mendampingi sekitar 36 ibu hamil dan 11 ibu nifas setiap bulan. Sementara itu, program TARI yang berjalan sejak Agustus 2026 melayani sekitar 25 balita per bulan.
Puskesmas Taman Sari juga memiliki Kelas Opa Oma yang menjangkau sekitar 120 lansia setiap bulan melalui pemeriksaan kesehatan, aktivitas fisik, dan kegiatan pemberdayaan.
Pramono menegaskan bahwa pelayanan kesehatan harus dapat diakses oleh masyarakat yang membutuhkan, termasuk warga yang tidak memiliki KTP Jakarta. Menurutnya, pembangunan perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat melalui pelayanan dasar yang mudah dijangkau.
“Kami memberikan perhatian khusus pada kesehatan, pendidikan, dan bantalan sosial. Pertumbuhan ekonomi yang baik tidak ada artinya jika tidak berdampak pada masyarakat yang membutuhkan. Karena itu, anggaran yang bersumber dari pajak harus diwujudkan menjadi pelayanan yang manfaatnya dapat dirasakan masyarakat,” tegasnya.
Kepala Dinas Kesehatan DKI Jakarta, Ani Ruspitawati, menjelaskan bahwa pemindahan Puskesmas Kecamatan Taman Sari dari Jalan Blustru ke gedung baru memungkinkan pengembangan layanan yang sebelumnya terkendala keterbatasan ruang.
“Secara umum, layanan dasarnya tetap sama, termasuk pelayanan 24 jam dan layanan rawat bersalin. Namun, dengan gedung baru yang lebih luas, kami dapat mengembangkan lebih banyak layanan, terutama layanan kunjungan sehat yang menitikberatkan pada upaya promotif dan preventif,” jelas Ani.
Gedung lama di Jalan Blustru kini dimanfaatkan sebagai Pustu Taman Sari untuk memperkuat jangkauan pelayanan kesehatan masyarakat.
Ani menambahkan, seluruh 44 kecamatan di Jakarta telah memiliki puskesmas kecamatan dengan layanan 24 jam. Pemprov DKI Jakarta juga terus meningkatkan fasilitas kesehatan tingkat pertama, termasuk pembangunan dan pengembangan Pustu di wilayah yang membutuhkan.
Pada 2025, pembangunan fasilitas kesehatan dilakukan di delapan lokasi, terdiri atas dua puskesmas kecamatan dan enam Pustu. Sementara itu, pembangunan tiga Pustu di Jakarta Barat, yakni Slipi II, Tegal Alur, dan Kedoya Utara, sedang berlangsung pada 2026.