Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki. (sumber: Kementerian PPN/Bappenas)
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Bappenas resmi memulai (kickoff) pengembangan desain Ekonomi Perak (Silver Economy) sekaligus meluncurkan buku rekomendasi kebijakan kelanjutusiaan, di Jakarta, Rabu (21/10/2026).
Langkah strategis tersebut diambil sebagai respons atas terus meningkatnya populasi lanjut usia (lansia) di Indonesia yang diproyeksikan mencapai satu dari lima penduduk pada 2045.
Deputi Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Kependudukan, dan Ketenagakerjaan Kementerian PPN/Bappenas, Maliki, menyampaikan bahwa Indonesia telah resmi memasuki era penuaan penduduk (aging population) sejak 2021.
Berdasarkan data 2024, sekitar 12 persen dari total penduduk Indonesia telah menginjak usia 60 tahun ke atas, yang menjadi batas usia lanjut sesuai regulasi nasional. "Diperkirakan pada 2045 proporsi penduduk lansia ini akan mencapai satu dari lima penduduk Indonesia, sehingga kita menjadi aged population," ujar Maliki dalam peringatan Hari Lanjut Usia Internasional 2026.
Untuk menjawab tantangan demografi tersebut, pemerintah menggeser pendekatan kelanjutusiaan dari sekadar perlindungan sosial dasar menjadi peluang pembangunan ekonomi lintas sektor.
Melalui konsep Ekonomi Perak, lansia dipandang bukan lagi sebagai beban atau penerima manfaat semata, melainkan sebagai sumber daya pembangunan yang memiliki pengalaman, kapasitas, dan potensi ekonomi besar. Langkah ini memperkuat implementasi Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 88 Tahun 2021 tentang Strategi Nasional Kelanjutusiaan guna mewujudkan lansia Indonesia yang mandiri, sejahtera, dan bermartabat.
Dalam kesempatan yang sama, Bappenas meluncurkan buku rekomendasi kebijakan bertajuk "Muda Tertata, Tua Berdaya: Agenda Transformasi Kebijakan Baru Kelanjutusiaan di Indonesia". Buku ini dirancang untuk menjawab sejumlah tantangan, seperti regulasi, ekosistem ekonomi perawatan, serta integrasi program perlindungan sosial dan kesehatan lansia.
Maliki menekankan bahwa penguatan layanan dan kualitas hidup sehat bagi lansia harus dilakukan sepanjang siklus hidup secara terpadu. Tanpa adanya integrasi dan kolaborasi lintas sektor, berbagai intervensi kebijakan akan sulit memberikan manfaat nyata bagi populasi lanjut usia.
Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Sosial, Wakil Menteri PPN/Bappenas, Deputi Head of Mission Kedutaan Besar Australia, serta perwakilan kementerian/lembaga dan pemerintah daerah.
