Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membuka Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima dengan alokasi Rp20 miliar yang ditargetkan menjangkau 300 kelompok masyarakat untuk memperkuat pelestarian hutan, aksi iklim, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak. (Foto: Humas Kemenhut)
Jakarta, InfoPublik - Kementerian Kehutanan (Kemenhut) membuka Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima dengan alokasi Rp20 miliar yang ditargetkan menjangkau 300 kelompok masyarakat untuk memperkuat pelestarian hutan, aksi iklim, dan peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat tapak.
Layanan tersebut resmi dibuka Wakil Menteri Kehutanan (Wamenhut), Rohmat Marzuki, yang mewakili Menteri Kehutanan, Raja Juli Antoni, di Jakarta, Selasa (6/10/2026). "Pada hari ini, kita melanjutkan langkah yang sangat strategis tersebut dengan meluncurkan Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima dengan alokasi dana sebesar Rp20 miliar yang ditargetkan dapat menjangkau sebanyak 300 kelompok masyarakat,” ujar Rohmat.
Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 merupakan salah satu skema pendanaan untuk mendukung target Indonesia’s Forestry and Other Land Use (FOLU) Net Sink 2030 melalui kerja sama Indonesia-Norwegia dengan mekanisme Result-Based Contribution (RBC).
Dana disalurkan Kementerian Kehutanan melalui Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup (BPDLH), dengan melibatkan masyarakat secara aktif dan inklusif dalam berbagai kegiatan pelestarian hutan serta penguatan ketahanan iklim.
Pada periode kelima, dana masyarakat tersebut akan disalurkan melalui tiga tema utama, yakni FOLU Biodiversity untuk mendukung pelestarian keanekaragaman hayati, FOLU Goes to School untuk melibatkan generasi muda dalam pelestarian lingkungan, serta FOLU Terra yang diarahkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui kegiatan berbasis lingkungan.
Hingga periode keempat, Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 telah menyalurkan sekitar Rp29,081 miliar kepada 863 kelompok masyarakat dengan total 49.653 penerima manfaat yang tersebar di 36 provinsi.
Dukungan pendanaan tersebut diarahkan agar masyarakat di tingkat tapak tidak hanya menjadi penerima kebijakan, tetapi terlibat langsung dalam aksi perlindungan dan pengelolaan hutan. Kegiatan yang dilakukan mencakup penanaman dan perawatan pohon, pengembangan usaha berbasis perhutanan sosial, pelatihan, perlindungan keanekaragaman hayati, hingga aksi bersih sungai.
Dari sisi Pemerintah Norwegia, Ambassador Designate untuk Indonesia, Kaja Glomm, mengatakan, keberhasilan perlindungan dan pengelolaan hutan secara berkelanjutan sangat bergantung pada tindakan nyata di lapangan serta keterlibatan masyarakat yang tinggal di dalam dan sekitar kawasan hutan.
Menurutnya, masyarakat lokal, masyarakat adat, kaum muda, dan organisasi masyarakat sipil memiliki pengetahuan serta pengalaman yang penting dalam mendukung keberhasilan aksi iklim dan pengelolaan hutan. "Norwegia sangat bangga dapat mendukung ambisi iklim dan kehutanan Indonesia melalui kemitraan jangka panjang kami. Sejauh ini, melalui kontribusi berbasis hasil, kami telah menyalurkan USD216 juta untuk mendukung hasil terverifikasi Indonesia dalam mengurangi emisi akibat deforestasi dan degradasi hutan. Kontribusi berbasis hasil ini mendukung rencana operasional FOLU Net 2030 Indonesia," ujar Kaja Glomm.
Sementara itu, Direktur Utama BPDLH, Joko Tri Haryanto, menegaskan, keberhasilan Layanan Dana Masyarakat tidak semata-mata diukur dari besarnya dana yang disalurkan, tetapi dari sejauh mana dukungan tersebut memberikan dampak hingga tingkat tapak. “Bagi BPDLH, capaian Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 bukan hanya tentang angka yang telah disalurkan. Bagaimana dana karbon dapat dirasakan hingga ke tingkat tapak merupakan hal yang lebih utama. Dukungan pendanaan ini dapat menjadi pemantik perubahan besar yang dapat menumbuhkan semangat, membangun kapasitas, dan membuktikan bahwa masyarakat memiliki kemampuan untuk mengelola sumber daya dan menjaga lingkungan,” ujar Joko.
BPDLH juga mendorong keberlanjutan usaha masyarakat sekitar kawasan hutan melalui berbagai skema pembiayaan. Selain hibah melalui Layanan Dana Masyarakat, BPDLH menyediakan Fasilitas Dana Bergulir (FDB) yang bekerja seperti microfinance bagi kelompok usaha perhutanan sosial dan agroforestri.
Dukungan tersebut diperkuat dengan akses pasar melalui penandatanganan Nota Kesepakatan antara BPDLH dengan PT Jebe Trading Indonesia (JB Cocoa) sebagai offtaker dan PT Rainforest Indonesia (Rainforest Alliance) sebagai mitra pendukung pertanian berkelanjutan.
Melalui skema tersebut, BPDLH memberikan pembiayaan melalui FDB, JB Cocoa berperan menyerap hasil produksi, sedangkan Rainforest Alliance mendukung penerapan praktik pertanian berkelanjutan, penguatan kapasitas, dan rantai nilai komoditas.
Joko mengatakan kemitraan tersebut diarahkan untuk membangun ekosistem usaha yang menghubungkan masyarakat pengelola hutan dengan pasar, sekaligus meningkatkan nilai tambah dan keberlanjutan produksi. "Jadi bagi kami kerja sama ini bukan sekadar penandatanganan dokumen, tapi ini adalah membangun jembatan dari hutan menuju pasar. Dari masyarakat yang menjaga dan mengelola hutan, menuju produk yang memiliki nilai tambah dan dapat diterima oleh pasar," pungkasnya.
Layanan Dana Masyarakat FOLU Net Sink 2030 Periode Kelima dapat diakses masyarakat melalui laman layanan-dana-masyarakat.bpdlh.id.
