Jakarta, InfoPublik – Pemerintah Republik Indonesia bersama Uni Eropa terus memperkuat kerja sama pelestarian keanekaragaman hayati melalui pengelolaan kawasan konservasi yang melibatkan masyarakat. Kolaborasi tersebut tidak hanya memperkuat perlindungan ekosistem pesisir dan laut, tetapi juga mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan sumber daya alam yang berkelanjutan.
Komitmen tersebut ditegaskan dalam kunjungan lapangan Delegasi Uni Eropa ke Sulawesi Utara yang melibatkan Kementerian Kehutanan, Uni Eropa, KfW German Development Bank, serta Wildlife Conservation Society (WCS) Indonesia Programme, Rabu (15/7/2026). Kunjungan dilakukan untuk meninjau pelaksanaan program konservasi berbasis masyarakat sekaligus memperkuat kemitraan internasional di bidang konservasi.
Mewakili Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (KSDAE), Sekretaris Direktorat Jenderal KSDAE Kementerian Kehutanan, Nandang Prihadi, mengatakan, Sulawesi Utara menjadi salah satu wilayah strategis dalam kerja sama konservasi antara pemerintah dan WCS bersama para mitra pembangunan.
"Salah satu lokasi kerja sama tersebut berada di Sulawesi Utara. Kawasan ini menjadi salah satu wilayah strategis dalam kemitraan kami bersama WCS dan para mitra pembangunan," ujar Nandang.
Menurutnya, Kementerian Kehutanan bersama WCS juga tengah menjajaki pengembangan biodiversity credit dan National Parks Bond yang mengacu pada praktik baik Rhino Bond sebagai alternatif pembiayaan konservasi yang berkelanjutan.
Nandang berharap kolaborasi tersebut semakin memperkuat pengelolaan kawasan konservasi sekaligus memperluas praktik-praktik terbaik dalam pemberdayaan masyarakat pesisir.
Sementara itu, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia, Denis Chaibi, menyampaikan bahwa sejak 2019 program kolaborasi tersebut telah menghasilkan berbagai capaian nyata, mulai dari penguatan konservasi, pengelolaan perikanan berkelanjutan, penguatan kelembagaan masyarakat, hingga pengembangan ekonomi lokal berbasis konservasi.
Program tersebut telah mendukung pembentukan dan penguatan sembilan kawasan konservasi perairan dengan luas lebih dari 781 ribu hektare (ha) di Sulawesi Utara dan Maluku Utara. Kawasan tersebut melindungi lebih dari 14 ribu ha terumbu karang, sekitar enam ribu ha mangrove, serta lima ribu ha padang lamun yang menjadi habitat penting bagi berbagai spesies laut.
Selain menjaga kelestarian ekosistem, program ini juga mendorong tumbuhnya ekonomi masyarakat. Sebanyak 29 Kelompok Masyarakat Pengawas (Pokmaswas) bersama 19 komunitas masyarakat pesisir mengembangkan berbagai usaha berbasis konservasi, mulai dari pengolahan hasil perikanan hingga produk bernilai tambah yang meningkatkan pendapatan masyarakat.
Melalui kolaborasi tersebut, Pemerintah Indonesia bersama Uni Eropa dan para mitra pembangunan menegaskan bahwa keberhasilan konservasi memerlukan sinergi pemerintah, masyarakat, dunia usaha, dan mitra internasional agar pelestarian keanekaragaman hayati dapat berjalan seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat secara berkelanjutan.