Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp157,76 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2027 (Foto: Dok Kemendiokdasmen)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) mengusulkan tambahan anggaran sebesar Rp157,76 triliun untuk Tahun Anggaran (TA) 2027. Tambahan tersebut diarahkan untuk memperluas akses dan meningkatkan mutu layanan pendidikan, termasuk revitalisasi hingga 100 ribu satuan pendidikan serta penguatan dukungan bagi guru dan murid.
Usulan tersebut mendapat dukungan Komisi X DPR RI untuk dibahas lebih lanjut dalam Badan Anggaran DPR RI. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti menyampaikan usulan itu dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI.
Menurut Abdul Mu’ti, pagu anggaran Kemendikdasmen TA 2027 sebelumnya telah ditetapkan sebesar Rp61,10 triliun. Angka tersebut meningkat Rp2,86 triliun dibandingkan Pagu Indikatif sebesar Rp58,24 triliun. Namun, tambahan pada tahap penetapan pagu anggaran tersebut dinilai belum cukup untuk mendukung seluruh program prioritas Kemendikdasmen.
“Kemendikdasmen secara resmi mengajukan usulan tambahan anggaran sebesar Rp157,76 triliun, untuk dukungan berbagai program prioritas nasional dan kementerian,” ujar Abdul Mu’ti, dalam keterangan tertulis yang diterima Infopublik, Kamis (3/9/2026).
Ia menjelaskan, pagu Rp61,10 triliun telah dialokasikan melalui Surat Bersama Pagu Anggaran (SBPA) Kementerian Keuangan dan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). Selanjutnya, pagu tersebut bersama usulan tambahan Rp157,76 triliun akan dibahas dalam Badan Anggaran untuk memperoleh kesepakatan DPR RI.
“Penambahan ini masih jauh dari yang kami usulkan dan belum secara optimal dapat mendukung pelaksanaan program prioritas yang tepat sasaran demi mewujudkan pendidikan bermutu untuk semua,” katanya.
Abdul Mu’ti memaparkan, usulan tambahan anggaran terbesar dialokasikan untuk Program Wajib Belajar 13 Tahun, yakni Rp115,25 triliun. Berikutnya, Program Kualitas Pengajaran dan Pembelajaran sebesar Rp35,81 triliun, Program Pendidikan dan Pelatihan Vokasi Rp3,69 triliun, Program Dukungan Manajemen Rp2,77 triliun, serta Program Pembangunan Kebahasaan dan Kesastraan Rp235,73 miliar.
Salah satu sasaran utama tambahan anggaran tersebut adalah memperluas revitalisasi satuan pendidikan hingga 100 ribu satuan pendidikan. Program ini juga mencakup peningkatan satuan biaya Program Indonesia Pintar (PIP) bagi jenjang SD dan SMP, serta bantuan beasiswa dan pembiayaan pendidikan bagi murid.
“Perluasan sasaran revitalisasi satuan pendidikan sebanyak 100 ribu satdik sesuai arahan Bapak Presiden, peningkatan satuan biaya PIP jenjang SD dan SMP, serta bantuan beasiswa dan pembiayaan pendidikan bagi murid,” jelas Abdul Mu’ti.
Dukungan juga diarahkan kepada guru melalui keberlanjutan bantuan biaya pendidikan untuk meningkatkan kompetensi hingga jenjang sarjana atau S1/D4. “Perluasan sasaran dan keberlanjutan program bantuan biaya pendidikan bagi guru untuk peningkatan kompetensi ke jenjang S1/D4,” ujarnya.
Anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi Partai Golkar Muhamad Nur Purnamasidi menyatakan dukungan terhadap pagu anggaran dan usulan tambahan Kemendikdasmen untuk dibahas lebih lanjut.
“Kami Fraksi Partai Golongan Karya menyatakan setuju atas pagu anggaran Tahun Anggaran 2027 dan usulan tambahan anggarannya dengan berharap kualitas layanan pendidikan kita semakin meningkat di tahun-tahun berikutnya,” ujarnya.
Dukungan serupa disampaikan anggota Komisi X DPR RI dari Fraksi PAN Hoerudin Amin. Ia mengapresiasi upaya pemerintah memperjuangkan peningkatan dukungan bagi guru sekaligus menyatakan persetujuan terhadap pagu dan usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen. “Kami Fraksi PAN menyampaikan persetujuan terhadap pagu dan usulan tambahan anggarannya, semoga terealisasi dan menjadi kenyataan,” ungkapnya.
Dengan dukungan tersebut, usulan tambahan anggaran Kemendikdasmen selanjutnya akan dibahas dalam Badan Anggaran DPR RI. Pemerintah berharap tambahan anggaran dapat memperkuat berbagai program prioritas untuk memperluas akses pendidikan, meningkatkan kualitas pembelajaran, memperbaiki sarana pendidikan, serta memperkuat kompetensi guru.
