Empat Kementerian dan Lembaga Tingkatkan Sinergi Pengendalian Mutu Pelayanan KB
Ilustrasi keluarga sedang menghabiskan waktu bersama
Jakarta, InfoPublik - Pemerintah memperkuat pengendalian mutu pelayanan Keluarga Berencana (KB) melalui penerbitan Surat Keputusan Bersama (SKB) yang melibatkan Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Kesehatan, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN, serta Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).
Sinergi ini, sebagai langkah strategis untuk memastikan setiap pelayanan keluarga berencana (KB) di seluruh Indonesia berjalan aman, memenuhi standar, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menyatakan dukungan penuh Kemendagri terhadap implementasi kebijakan ini di tingkat daerah guna meningkatkan kualitas keluarga di Indonesia. Ia mengimbau seluruh jajaran pemerintah daerah untuk aktif mengawal berjalannya program ini.
"Kementerian Dalam Negeri mengajak seluruh kepala daerah di seluruh Indonesia, baik tingkat provinsi, kabupaten, kota untuk mendukung upaya ini. Saya ucapkan mari kita dukung implementasi pengendalian mutu pelayanan keluarga berencana,” ujar Tito dalam video pengantar sosialisasi SKB Empat K/L Tentang Pengendalian Mutu Pelayanan KB 2026 yang digelar Kemendukbangga/BKKBN, Rabu (26/8/2026).
Tito juga menambahkan bahwa penguatan kualitas keluarga sangat krusial dalam mempersiapkan sumber daya manusia yang unggul menghadapi bonus demografi menuju Indonesia Emas 2045. Menurutnya, kolaborasi multi-stakeholder adalah kunci utama agar pengendalian mutu dapat diimplementasikan secara efektif dan efisien.
Sementara itu, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menekankan pentingnya perencanaan keluarga yang matang agar setiap anak di Indonesia dapat tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensinya. "Untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045, setiap anak harus tumbuh dalam keluarga yang memberikan asih, asuh, dan asah yang baik,” katanya.
Menkes menjelaskan bahwa konsep tersebut mencakup kasih sayang (asih), kecukupan nutrisi dan perawatan (asuh), serta stimulasi dan pendidikan yang memadai (asah). Kementerian Kesehatan juga berharap forum koordinasi komunikasi dapat segera terbentuk di seluruh provinsi serta kabupaten/kota demi menjamin perluasan akses layanan KB yang bermutu bagi seluruh masyarakat.
Di sisi lain, Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Kepala BKKBN Wihaji menegaskan bahwa esensi dari program KB tidak boleh hanya dipandang sebatas pembagian alat kontrasepsi. Lebih dari itu, program ini berfokus pada perlindungan kesehatan reproduksi serta peningkatan kualitas hidup perempuan dan pasangan usia subur.
"Kita semua memahami bahwa pelayanan KB bukan sekadar memberikan alat kontrasepsi. Ini adalah pelayanan yang menyentuh langsung kesehatan reproduksi, kualitas hidup perempuan, pasangan usia subur, hingga masa depan anak-anak kita,” tegas Wihaji.
Wihaji menyebutkan bahwa SKB empat pimpinan lembaga ini menjadi fondasi kebijakan yang kokoh agar pelayanan KB di lapangan senantiasa aman dan terstandarisasi. Ia turut mengajak seluruh pihak, termasuk tenaga kesehatan dan mitra strategis, untuk memanfaatkan forum pengendalian mutu ini sebagai wadah kolaborasi dan penyelesaian masalah bersama.
Guna mendukung pengawasan dari aspek keamanan produk, Kepala BPOM Taruna Ikrar menegaskan komitmen pihaknya dalam mengawal khasiat, keamanan, dan mutu obat serta alat kontrasepsi yang beredar di masyarakat, baik melalui pengawasan sebelum maupun sesudah produk dipasarkan (premarket dan postmarket).
"Badan POM tentu saja mendukung dengan dibentuknya forum pengendalian mutu pelayanan keluarga berencana melalui surat keputusan bersama atau SK kementerian dan lembaga yang memiliki tujuan untuk melaksanakan kebijakan di bidang keluarga berencana agar sesuai dengan standar,” ungkap Taruna.
BPOM berkomitmen untuk berperan aktif menjalankan fungsi pengawasan ini secara berkesinambungan, mulai dari tingkat pusat hingga ke daerah melalui unit pelaksana teknis BPOM yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Sinergi berkelanjutan dari seluruh kementerian dan lembaga ini diharapkan dapat menjaga kualitas, keamanan, dan manfaat layanan KB demi masa depan generasi Indonesia.
