Pemerintah Perkuat Pengarusutamaan Gender dalam Perencanaan Pembangunan

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) menegaskan bahwa kesetaraan gender menjadi faktor penting untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pembangunan ekonomi nasional. Meski jumlah penduduk laki-laki dan perempuan di Indonesia relatif seimbang, berbagai kesenjangan gender masih menjadi tantangan dalam pembangunan.

Asisten Deputi Pengarusutamaan Gender (PUG) Bidang Perekonomian, Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta Pemerintah Daerah Wilayah I Kemen PPPA, Eni Widiyanti, mengatakan perempuan masih menghadapi hambatan dalam akses terhadap sumber daya, partisipasi pengambilan keputusan, kontrol atas aset dan kesempatan, serta manfaat hasil pembangunan.

"Untuk mencapai pembangunan sumber daya manusia yang setara dan mendorong pertumbuhan ekonomi, ketimpangan gender harus diatasi," ujar Eni dalam Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG) bagi Kementerian/Lembaga pengampu sektor infrastruktur yang diselenggarakan Kemen PPPA bersama World Bank seperti disampaikan dalam siaran pers, Jumat (5/6/2026). 

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2024, komposisi penduduk Indonesia hampir seimbang, dengan laki-laki mencapai 50,3 persen dan perempuan 49,7 persen. Namun, kesetaraan gender masih menjadi pekerjaan rumah dalam berbagai sektor pembangunan.

Eni menjelaskan, perempuan masih menghadapi keterbatasan akses terhadap sumber daya ekonomi dan modal usaha, rendahnya partisipasi dalam pasar kerja yang tercermin dari Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), serta belum optimalnya kontrol terhadap peluang ekonomi.

Selain itu, perempuan juga masih menghadapi kesenjangan upah, kondisi permukiman yang belum layak, serta tingginya beban pengasuhan dan pekerjaan domestik tidak berbayar yang sebagian besar masih dibebankan kepada perempuan.

"Meskipun RPJPN menargetkan TPAK perempuan mencapai 70 persen, partisipasi perempuan dalam ekonomi masih tertinggal dibandingkan laki-laki. Hambatan tersebut tidak hanya bersifat ekonomi, tetapi juga dipengaruhi beban pengasuhan, risiko kekerasan seksual di ruang publik, termasuk transportasi dan tempat kerja, serta layanan dan infrastruktur yang belum sepenuhnya responsif terhadap kebutuhan perempuan," jelasnya.

Menurut Eni, pembangunan infrastruktur yang responsif gender dapat menjadi solusi untuk mengurangi berbagai hambatan tersebut. Salah satunya melalui penyediaan layanan penitipan anak atau daycare ramah anak yang mendukung perempuan usia produktif tetap aktif bekerja.

"Jumlah daycare yang tersedia saat ini masih belum sebanding dengan kebutuhan orang tua dan anak. Kehadiran layanan tersebut dapat membantu perempuan bekerja dengan lebih tenang dan produktif," katanya.

Sementara itu, Kepala Biro Manajemen Kinerja dan Kerja Sama Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Andreas Dipi Patria, menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berorientasi pada aspek fisik, tetapi juga harus mampu menciptakan kesetaraan gender.

Menurut Andreas, masih terdapat berbagai fasilitas publik yang belum ramah bagi perempuan, lansia, ibu hamil, maupun penyandang disabilitas. Selain itu, sekitar 23 persen perempuan pernah mengalami pelecehan di ruang publik, terutama pada jam-jam sibuk.

"Karena itu, pembangunan infrastruktur perlu memperhatikan akses yang setara, keselamatan, keamanan, dan manfaat yang adil bagi seluruh kelompok masyarakat," ujarnya.

Dari sektor transportasi, Kepala Bagian Rencana Biro Perencanaan Kementerian Perhubungan, Ferdian Danu Triantono, menyampaikan bahwa perspektif gender telah diintegrasikan dalam perencanaan strategis sektor transportasi melalui penyediaan layanan dan fasilitas yang lebih inklusif.

"Kami mendorong penyediaan transportasi yang aman dan setara bagi seluruh masyarakat, termasuk perempuan, anak, lansia, dan penyandang disabilitas. Langkah ini diharapkan dapat meningkatkan keamanan perempuan di ruang publik sekaligus memperluas partisipasi mereka dalam kegiatan ekonomi dan sosial," kata Ferdian.

Infrastruktur untuk Semua

Perencana Ahli Muda Kementerian Pekerjaan Umum, Muhammad Ridwan, menambahkan bahwa prinsip "Infrastruktur Untuk Semua" telah menjadi bagian dari arah pembangunan infrastruktur nasional periode 2025–2029.

Menurutnya, pembangunan infrastruktur harus menjamin akses yang setara, aman, nyaman, dan mampu memenuhi kebutuhan seluruh kelompok masyarakat tanpa terkecuali.

Meski demikian, Ridwan mengakui masih terdapat sejumlah tantangan, seperti rendahnya keterlibatan perempuan dalam proses perencanaan, keterbatasan data terpilah berdasarkan gender, serta desain infrastruktur yang belum sepenuhnya inklusif. Untuk itu, Kemen PU mendorong keterlibatan minimal 30 persen perempuan dan/atau penyandang disabilitas dalam musyawarah perencanaan pembangunan dan penganggaran.

Senada dengan itu, Perwakilan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (Kemen PKP), Ike Witanti, menyebut tantangan penyediaan hunian layak tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik rumah, tetapi juga kerentanan sosial di kawasan permukiman, termasuk kekerasan dalam rumah tangga, kekerasan terhadap anak, dan keterbatasan akses informasi bagi perempuan.

Menurut Ike, pendekatan Gender Equality, Disability, and Social Inclusion (GEDSI) menjadi salah satu strategi untuk memastikan pembangunan perumahan menjangkau perempuan, anak, lansia, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya.

Melalui pelaksanaan Bimtek PPRG ini, pemerintah terus memperkuat integrasi perspektif gender dalam seluruh proses perencanaan dan penganggaran pembangunan. Pada hari kedua kegiatan, peserta dibekali kemampuan teknis terkait analisis gender melalui Gender Analysis Pathway (GAP) dan penyusunan Gender Action Budget (GAB) guna mendukung penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) dan Renja K/L Tahun 2027 yang lebih responsif gender.