Wamenkomdigi Nezar Patria saat menerima kunjungan dari Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Jakarta di Kantor Kementerian Komdigi, Jakarta Pusat. (Foto: DRA/Komdigi)
Jakarta, InfoPublik - Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan pengembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) di Indonesia harus berpijak pada nilai-nilai Pancasila agar tidak kehilangan identitas, budaya, dan cara pandang bangsa.
Menurut Nezar, pengembangan AI tidak dapat semata-mata mengandalkan teknologi global, melainkan harus mencerminkan nilai sosial dan karakter Indonesia. Hal itu disampaikannya dalam diskusi bersama peneliti Centre for Strategic and International Studies (CSIS) di Kantor Pusat Kementerian Komunikasi dan Digital, Jakarta Pusat, seperti dilansir pada Jumat (24/4/2026).
“Kami menginginkan AI berdaulat dengan budaya dan nilai-nilai sosial kami juga,” ujar Wamenkomdigi.
Ia menyampaikan bahwa pemerintah telah menetapkan Pancasila sebagai landasan utama dalam pengembangan dan pemanfaatan kecerdasan buatan di berbagai sektor.
“Kami menetapkan Pancasila sebagai norma yang harus dirujuk oleh semua pengembang AI, perusahaan, atau lembaga yang ingin mengadopsi kecerdasan buatan ini,” tegasnya.
Nezar menilai pendekatan tersebut penting agar Indonesia tidak hanya menjadi pengguna teknologi yang dibentuk oleh negara lain, tetapi juga mampu menghadirkan teknologi yang sesuai dengan konteks sosial nasional.
“Kita memiliki nilai dan cara pandang sendiri yang tidak selalu bisa diterjemahkan secara langsung. Ini harus menjadi bagian dari pengembangan teknologi kita,” ujarnya.
Dalam konteks global, ia juga menyoroti dominasi negara maju dalam pengembangan teknologi yang berpotensi menjadikan negara berkembang hanya sebagai pasar.
Oleh karena itu, Indonesia mendorong pendekatan kolaboratif agar negara berkembang dapat berperan aktif dalam membangun teknologi.
“Dengan pendekatan ini, kita tidak hanya mengadopsi teknologi, tetapi ikut membentuknya sesuai dengan kebutuhan dan nilai kita,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah telah menyelesaikan penyusunan peta jalan nasional kecerdasan buatan yang akan menjadi pedoman lintas sektor.
“Dokumen peta jalan AI nasional telah diserahkan ke Sekretariat Negara dan kami menunggu penetapan sebagai peraturan presiden,” ujarnya.
Menurut Nezar, penyusunan peta jalan tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan melalui proses diskusi yang panjang.
“Kami telah menyelesaikan lebih dari 24 putaran diskusi dengan ratusan peserta dari berbagai pemangku kepentingan,” jelasnya.
Dengan pendekatan berbasis nilai tersebut, pemerintah menargetkan pengembangan AI tidak hanya mendorong kemajuan teknologi, tetapi juga menjaga identitas serta kepentingan nasional di tengah dinamika global.
