Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pelatihan aparatur sipil negara (ASN) dan implementasi kebijakan publik agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat./Foto Wandi InfoPublik
Jakarta, InfoPublik — Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Rini Widyantini, menegaskan pentingnya sinkronisasi antara pelatihan aparatur sipil negara (ASN) dan implementasi kebijakan publik agar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Hal itu disampaikan usai menghadiri konferensi internasional bertajuk Systemic Impact through Transformative Training yang diselenggarakan oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) bekerja sama dengan German Institute of Development and Sustainability di Jakarta, Senin (20/4/2026).
“Saya hari ini menghadiri diskusi yang sangat baik, yang mendekatkan bagaimana pelatihan itu bisa benar-benar memberikan kemanfaatan dalam layanan dan kebijakan publik,” ujar Rini.
Rini menyoroti bahwa selama ini masih terdapat kesenjangan antara pelatihan ASN dengan kebutuhan nyata di lapangan. Banyak program pelatihan yang belum sepenuhnya terhubung dengan kebijakan yang dihasilkan.
“Sering kali kebijakan publik tidak sinkron dengan training yang dilaksanakan. Karena itu, pelatihan tidak boleh hanya berhenti di kelas, tetapi harus mampu menjawab kebutuhan masyarakat,” tegasnya.
Menurutnya, sebagai abdi negara dan pelayan publik, ASN harus memiliki kepekaan (sense) terhadap kebutuhan masyarakat. Hal tersebut hanya dapat dicapai melalui pelatihan yang relevan, kontekstual, dan berorientasi pada hasil.
Rini juga menekankan pentingnya kolaborasi antarnegara dalam memperkaya perspektif dan praktik terbaik, sehingga pelatihan ASN dapat berkembang seiring kebutuhan global.
Sementara itu, Kepala LAN, Muhammad Taufiq, menyampaikan bahwa konferensi ini diikuti oleh peserta dari berbagai negara seperti Meksiko, Tiongkok, Jerman, Inggris, Filipina, serta Indonesia, dengan total 95 peserta.
Ia menegaskan bahwa pelatihan ASN ke depan harus mengarah pada transformative learning, yakni pendekatan pembelajaran yang mampu mengubah cara berpikir dan bekerja aparatur dalam memberikan layanan publik.
“Training ini tidak hanya sebagai event, tetapi memastikan setiap materi benar-benar memberi manfaat bagi pembuat kebijakan dan pemberi layanan kepada masyarakat,” jelas Taufiq.
Dalam forum tersebut juga mengemuka konsep human-centered governance, yakni tata kelola pemerintahan yang berpusat pada kesejahteraan rakyat.
Menurut Taufiq, pendekatan ini menuntut ASN yang tidak hanya kompeten secara teknis, tetapi juga memiliki empati, kepedulian, serta kemampuan adaptif dalam menghadapi tantangan global seperti perubahan iklim, kemiskinan, dan dinamika demografi.
“Persoalan seperti kemiskinan, pendidikan, dan kesehatan bukan lagi isu nasional semata, tetapi sudah menjadi agenda global. Karena itu, diperlukan kolaborasi lintas negara,” ujarnya.
Sebagai tindak lanjut, LAN akan menginisiasi berbagai program kolaboratif, antara lain pertukaran pengajar (exchange), riset bersama (joint research), publikasi bersama, serta penguatan jejaring lembaga pelatihan ASN di tingkat global.
Langkah ini diharapkan dapat mendukung visi pemerintah dalam membangun birokrasi kelas dunia (world class bureaucracy) yang mampu menyelesaikan persoalan nasional dengan standar internasional.
Ke depan, Indonesia juga diharapkan dapat berperan aktif membantu negara lain seperti Timor Leste, Vietnam, dan Kamboja dalam pengembangan kapasitas aparatur.
Melalui penguatan pelatihan berbasis dampak dan kolaborasi global, pemerintah menegaskan komitmennya untuk memastikan setiap kebijakan publik tidak hanya tepat secara administratif, tetapi juga benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat luas.
