_compressed.png)
Dialog Nasional dan Lokakarya di Balai Kota DKI Jakarta. Kegiatan ini merupakan bagian dari rangkaian peringatan Hari Perempuan Internasional 2026 dan menyambut Hari Kartini. (Istimewa)
Jakarta, InfoPublik — Kepemimpinan perempuan kembali ditegaskan sebagai fondasi penting dalam memperkuat ketangguhan bangsa di tengah tantangan global yang semakin kompleks. Melalui kolaborasi lintas kementerian dan lembaga, pemerintah menempatkan perempuan bukan hanya sebagai penerima manfaat pembangunan, tetapi sebagai penggerak utama resiliensi sosial, ekonomi, dan komunitas.
Pesan tersebut mengemuka dalam Dialog Nasional dan Lokakarya yang diselenggarakan di Balai Kota DKI Jakarta, Rabu (8/4/2026), hasil kolaborasi Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA), dan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dengan dukungan Pemerintah Australia melalui Program SIAP SIAGA.
Kegiatan yang menjadi bagian dari rangkaian peringatan Hari Perempuan Internasional 2026 dan menyambut Hari Kartini ini menjadi ruang strategis untuk memperkuat sinergi lintas sektor dalam mendorong kepemimpinan perempuan sebagai kekuatan utama membangun masyarakat yang tangguh.
Wakil Menteri PPN/Wakil Kepala Bappenas, Febrian Alphyanto Ruddyard, menegaskan bahwa resiliensi nasional harus dibangun dari masyarakat dengan fondasi yang kuat dan berbasis kajian.
Desain Besar Pemberdayaan Masyarakat menempatkan perempuan tidak lagi sekadar sebagai kelompok rentan, melainkan sebagai aktor strategis dalam memberdayakan komunitas. Tanpa kepemimpinan perempuan, resiliensi nasional tidak akan terbentuk secara utuh,” ujarnya.
Senada dengan itu, Wakil Menteri PPPA, Veronica Tan, menekankan bahwa kepemimpinan perempuan harus hadir dalam seluruh ruang pengambilan keputusan, baik formal maupun informal.
Menurutnya, selama ini perempuan sering menjadi penggerak utama saat krisis, mulai dari menjaga ketahanan keluarga, mengelola sumber daya rumah tangga, hingga menjadi respons awal dalam situasi bencana. Namun, kontribusi tersebut kerap belum sepenuhnya diakomodasi dalam sistem kebijakan.
“Ketika perempuan kuat, keluarga akan kuat. Ketika keluarga kuat, komunitas menjadi tangguh, dan pada akhirnya akan memperkuat resiliensi nasional,” ujarnya.
Narasi tersebut tidak berhenti pada tataran konsep. Pemerintah juga menegaskan komitmen melalui program nyata yang menyentuh langsung kehidupan perempuan di tingkat akar rumput.
Salah satunya adalah program Kebun Pangan Perempuan, yang mendorong perempuan, khususnya di wilayah perdesaan, menjadi pengelola ketahanan pangan keluarga dan komunitas secara mandiri. Selain itu, Kemen PPPA juga mendorong pengurangan beban kerja ganda perempuan melalui redistribusi tanggung jawab pengasuhan dan penguatan layanan perawatan berbasis komunitas. “Perempuan tidak bisa memimpin jika waktunya habis untuk mengurus beban rumah tangga sendirian. Kerja perawatan bukan isu domestik, ini adalah isu pembangunan,” tegas Veronica.
Perspektif yang sama juga diperkuat dari sisi ekonomi. Wakil Menteri Ekonomi Kreatif/Wakil Kepala Badan Ekonomi Kreatif, Irene Umar, menyebut usaha kreatif yang dipimpin perempuan terbukti mampu menjaga stabilitas ekonomi keluarga. “Diversifikasi ekonomi melalui usaha kreatif yang dipimpin perempuan terbukti mampu menjaga stabilitas dan memperkuat ketangguhan ekonomi rumah tangga dan komunitas,” ungkapnya.
Sementara itu, Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, menyoroti pentingnya keluarga sebagai basis utama ketahanan sosial.
Menurutnya, perempuan memiliki peran sentral dalam memastikan keluarga mampu beradaptasi terhadap perubahan sosial dan demografi yang terus berlangsung.
Dari sisi kebencanaan, Deputi Bidang Sistem dan Strategi BNPB, Raditya Jati, menegaskan bahwa ketangguhan nasional tidak hanya bertumpu pada infrastruktur, tetapi juga kapasitas sosial yang tumbuh di tingkat komunitas. “Kepemimpinan perempuan terbukti menjadi penggerak utama dalam kesiapsiagaan, respons, dan pemulihan bencana,” ujarnya.
Dialog nasional ini sekaligus menjadi momentum memperkuat komitmen lintas kementerian, pemerintah daerah, dan mitra pembangunan untuk memastikan perempuan diakui sebagai aktor strategis dalam pembangunan nasional.
Melalui forum ini, diharapkan lahir langkah-langkah konkret dan kolaboratif guna memperkuat kepemimpinan perempuan sebagai bagian integral dari pembangunan yang inklusif, berkelanjutan, dan berperspektif gender, sekaligus memperkuat resiliensi bangsa menghadapi berbagai tantangan masa depan.
