Menteri Kebudayaan Fadli Zon melakukan dialog strategis dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria. (Foto: Dok Kemenbud)
Jakarta, InfoPublik — Pemerintah terus mendorong kebudayaan sebagai pilar baru pertumbuhan ekonomi nasional.
Menteri Kebudayaan Fadli Zon melakukan dialog strategis dengan Chief Operating Officer (COO) Danantara Indonesia, Dony Oskaria, guna memperkuat kolaborasi dalam optimalisasi aset budaya nasional sebagai penggerak ekonomi budaya dan industri kreatif Indonesia.
Pertemuan yang berlangsung di Wisma Danantara, Jakarta, tersebut menandai langkah konkret integrasi pengelolaan warisan budaya dengan strategi ekonomi kreatif dan diplomasi budaya global.
Menteri Kebudayaan menegaskan bahwa aset budaya Indonesia harus dikelola sebagai living heritage atau warisan hidup yang memberi manfaat nyata bagi masyarakat, bukan sekadar monumen sejarah. “Kita ingin aset budaya menjadi living heritage, bukan sekadar dead monument. Cagar budaya harus memberi dampak ekonomi, sosial, dan kebudayaan secara berkelanjutan,” ujar Fadli Zon, dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Kamis (26/2/2026).
Dalam dialog tersebut, pemerintah mendorong perluasan kerja sama pengelolaan kawasan warisan budaya setelah kolaborasi sebelumnya pada kawasan Borobudur. Penguatan sinergi diarahkan mencakup kawasan Candi Prambanan, Ratu Boko, hingga Candi Palosan yang telah selesai direvitalisasi sarana dan prasarananya.
Pemerintah telah meningkatkan fasilitas umum di sejumlah kawasan cagar budaya, dan ke depan kolaborasi bersama InJourney serta entitas di bawah Danantara diharapkan mampu memperkuat tata kelola destinasi sekaligus meningkatkan daya tarik wisata berbasis budaya.
Pendekatan pengelolaan terpadu dinilai penting agar warisan budaya tidak hanya terjaga kelestariannya, tetapi juga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat sekitar.
Selain pengelolaan situs budaya, pertemuan juga membahas dukungan terhadap partisipasi Indonesia dalam Venice Biennale 2026, pameran seni rupa terbesar di dunia yang menjadi etalase global bagi karya seni kontemporer.
Menteri Kebudayaan menilai keikutsertaan Indonesia memiliki nilai strategis dalam memperkuat posisi budaya nasional di panggung internasional sekaligus membuka peluang ekonomi kreatif. “Venice Biennale adalah etalase dunia. Ini bukan sekadar pameran seni, tetapi bagian dari cultural economy karena menghadirkan eksposur global dan aktivitas ekonomi,” katanya.
Pada tahap awal, Indonesia akan mengirimkan tujuh seniman untuk program residensi selama sekitar dua bulan serta tujuh seniman lain dalam kolaborasi jejaring nasional. Pemerintah menargetkan dalam dua tahun ke depan Indonesia dapat memiliki paviliun nasional permanen di ajang tersebut.
Dialog juga menyoroti pengembangan industri perfilman nasional yang tengah menunjukkan tren positif dari sisi jumlah penonton. Namun, keterbatasan layar bioskop di daerah masih menjadi tantangan.
Saat ini Indonesia memiliki sekitar 2.500 layar bioskop, sementara kebutuhan ideal diperkirakan mencapai 10.000 layar. Pemerintah membuka peluang kolaborasi dengan Perum Produksi Film Negara (PFN) dan berbagai entitas terkait untuk memperluas pembangunan bioskop di kabupaten dan kota guna meningkatkan akses masyarakat terhadap film nasional.
Optimalisasi Museum Naskah Proklamasi di Jalan Imam Bonjol, Jakarta, turut menjadi agenda pembahasan. Menteri Kebudayaan mengusulkan pemanfaatan kembali gedung eks Jiwasraya di belakang kompleks museum untuk memperluas fungsi edukasi sekaligus memperkuat narasi sejarah kebangsaan.
Menanggapi berbagai rencana tersebut, COO Danantara Dony Oskaria menyatakan dukungan penuh terhadap penguatan sektor kebudayaan, dengan menekankan pentingnya indikator keberhasilan yang terukur dalam setiap kolaborasi. “Kita perlu menetapkan parameter dan KPI yang jelas dalam setiap partisipasi internasional agar dampaknya lebih kuat dan terukur,” ujarnya.
Ia juga menegaskan komitmen optimalisasi aset budaya seperti Borobudur sebagai pengungkit ekonomi nasional sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar melalui pengelolaan terpadu dan penguatan konektivitas destinasi. “Optimalisasi aset budaya pada akhirnya untuk negara dan masyarakat,” tegas Dony.
Pertemuan ini turut dihadiri Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha Djumaryo serta jajaran pimpinan Kementerian Kebudayaan dan Danantara.
Melalui penguatan sinergi lintas sektor, pemerintah menegaskan arah baru pembangunan kebudayaan nasional—tidak hanya menjaga warisan masa lalu, tetapi menjadikannya motor ekonomi masa depan sekaligus instrumen diplomasi Indonesia di tingkat global.
