Jakarta, InfoPublik – Wakil Menteri Komunikasi dan Digital (Wamenkomdigi), Nezar Patria, menegaskan bahwa kualitas dan keamanan data menjadi fondasi utama dalam melindungi masyarakat dari risiko kecerdasan artifisial (AI) yang keliru, bias, maupun disusupi manipulasi.
Menurutnya, praktik data poisoning atau peracunan data dapat merusak sistem AI dan berdampak langsung pada publik, mulai dari kesalahan pengambilan keputusan otomatis hingga potensi penyalahgunaan data pribadi. "Jika kita ingin inovasi AI yang berkelanjutan dan berdaulat, maka manajemen data yang kita bicarakan hari ini menjadi sangat penting. Kita butuh manajemen data yang kuat dan harus menjadi pijakan utama,” ujar Nezar Patria dalam Data and AI Conference 2026 di Jakarta Pusat, Rabu (11/2/2026).
Ia menjelaskan bahwa sistem AI sangat bergantung pada kualitas dataset. Data yang tidak bersih, tidak terstandar, atau tidak representatif berisiko menghasilkan keputusan yang menyimpang dan merugikan masyarakat. “AI sangat rawan untuk menjadi kacau kalau terjadi data poisoning, misalnya data yang tidak bersih,” tegas Wamenkomdigi.
Nezar Patria juga menekankan pentingnya regulasi yang adaptif, yang mampu menjaga keseimbangan antara perlindungan privasi dan etika dengan kebutuhan mendorong inovasi. “Regulasi kita harus adaptif, cukup kokoh untuk melindungi privasi dan etika, namun juga cukup lincah untuk mendorong eksperimen dan inovasi. Kita harus menyeimbangkan antara perlindungan dan pertumbuhan serta mencegah konsentrasi data yang melemahkan kedaulatan digital,” jelasnya.
Selain regulasi, ia menyoroti perlunya penyusunan standar manajemen data yang melibatkan sektor publik dan privat agar data yang digunakan dalam pengembangan AI benar-benar bersih, relevan, dan representatif. "Penting bagi kita membahas standar manajemen data. Ini bisa melibatkan sektor publik dan juga privat agar tata kelola data kita semakin kuat,” katanya.
Lebih lanjut, Nezar menegaskan bahwa tantangan terbesar dalam pengembangan AI bukan semata pada teknologi, melainkan pada kesiapan sumber daya manusia dan proses pengelolaan data. “Problem dalam pemanfaatan teknologi terbaru ini bukan pada teknologinya, tetapi pada people dan process. Tanpa talenta yang kompeten di bidang data dan AI, kedaulatan yang kita bicarakan hanya menjadi retorika,” tegasnya.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) membuka ruang kolaborasi lebih luas untuk memperkuat tata kelola data nasional. Langkah tersebut dinilai penting agar pengembangan AI di Indonesia berlangsung aman, akurat, dan berorientasi pada perlindungan kepentingan publik.