Menteri PKP Maruarar Sirait dalam Rapat Kerja Kementerian PKP bersama Komisi V DPR RI yang membahas evaluasi pelaksanaan program dan anggaran TA 2025 serta rencana kerja dan agenda prioritas Tahun Anggaran 2026. (Foto: Humas PKP)
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) mencatat capaian kinerja fisik tertinggi di antara seluruh mitra kerja Komisi V Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) dengan realisasi program mencapai 98,60 persen pada Tahun Anggaran (TA) 2025.
Capaian tersebut disampaikan dalam Rapat Kerja Kementerian PKP bersama Komisi V DPR RI yang membahas evaluasi pelaksanaan program dan anggaran TA 2025 serta rencana kerja dan agenda prioritas TA 2026, pada Selasa (10/2/2026).
Menteri PKP, Maruarar Sirait, mengungkapkan realisasi anggaran Kementerian PKP TA 2025 mencapai Rp4,54 triliun atau 96,21 persen dari pagu efektif, dengan nilai kinerja 100 persen berdasarkan penilaian Kementerian Keuangan.
Ketua Komisi V DPR RI Lasarus menyampaikan apresiasi atas capaian tersebut. Menurutnya, Kementerian PKP menunjukkan kinerja terbaik dibandingkan mitra kerja lainnya di Komisi V. “Capaian fisik Kementerian PKP sebesar 98,60 persen merupakan yang tertinggi. Capaian fisik yang lebih tinggi dari realisasi anggaran menunjukkan pengelolaan anggaran yang sehat, efektif, dan efisien,” ujar Lasarus.
Selain capaian kinerja fisik dan anggaran, Kementerian PKP juga mencatat realisasi penyaluran Kredit Pemilikan Rumah (KPR) Subsidi melalui skema Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP) Tahun 2025 sebanyak 278.865 unit, tertinggi sepanjang sejarah rumah subsidi.
Di sektor pembiayaan kreatif, pelonggaran Giro Wajib Minimum (GWM) oleh Bank Indonesia mendorong pembiayaan 86.388 unit rumah komersial. Sementara itu, Kredit Usaha Rakyat (KUR) Perumahan menyalurkan Rp5,4 triliun kepada 12.107 debitur UMKM, dan Program Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (CSR) membangun serta merenovasi 9.701 unit rumah rakyat.
Untuk Tahun Anggaran 2026, pemerintah menetapkan prioritas APBN sektor perumahan pada program FLPP, Bantuan Stimulan Perumahan Swadaya (BSPS), Pajak Pertambahan Nilai Ditanggung Pemerintah (PPN DTP) Rumah Komersial, serta Kredit Program Perumahan (KPP). Dukungan anggaran yang dialokasikan mencapai Rp58 triliun dengan target pembangunan 790.000 unit rumah.
Menteri PKP menegaskan kesiapan kementeriannya untuk mulai menjalankan Program BSPS Tahun 2026 pada akhir Maret, agar manfaatnya dapat segera dirasakan masyarakat.
Ia berharap dukungan Komisi V DPR RI terus diperkuat sehingga seluruh program perumahan dan kawasan permukiman dapat berjalan optimal, transparan, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
3_thumb.jpeg)
