Inspektorat Jenderal Kemkomdigi Hentikan Pengadaan PJLP di Sekretariat DJID

Jakarta, InfoPublik – Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Itjen Kemkomdigi) menghentikan proses Pengadaan Jasa Lainnya Perorangan (PJLP) di lingkungan Sekretariat Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital (DJID) setelah menemukan ketidaksesuaian dengan prinsip dan ketentuan pengadaan yang berlaku.

Penghentian tersebut merupakan bagian dari penguatan pengawasan internal dan penegakan tata kelola pemerintahan yang baik, sesuai arahan pimpinan Kementerian Komunikasi dan Digital. Proses pengadaan PJLP dimaksud dilaksanakan pada 12–15 Januari 2026 dan mencakup sembilan posisi tenaga administrasi di lingkungan Sekretariat DJID.

Inspektur Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital (Irjen Kemkomdigi), Arief Tri Hardiyanto, menjelaskan bahwa hasil investigasi Inspektorat Jenderal menunjukkan proses pengadaan jasa tersebut tidak dilaksanakan sesuai dengan prinsip keadilan, kepatuhan terhadap ketentuan, dan akuntabilitas.

Selain itu, pengadaan dilakukan tanpa menggunakan sistem pengadaan resmi yang telah disediakan oleh kementerian. “Mekanisme pengadaan yang diterapkan berpotensi merugikan pihak tertentu atau menguntungkan pihak lainnya yang mengikuti proses pengadaan, sehingga bertentangan dengan asas keadilan dalam pengadaan barang dan jasa,” ujar Arief dalam keterangan resminya, Selasa (10/2/2026).

Berdasarkan temuan tersebut, Inspektorat Jenderal merekomendasikan penghentian seluruh proses pengadaan PJLP untuk sembilan posisi dimaksud karena tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Menindaklanjuti hasil investigasi tersebut, Direktur Jenderal Infrastruktur Digital telah menonaktifkan sementara tiga orang yang diduga terkait dalam proses pengadaan, yakni Sekretaris Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital selaku penanggung jawab kegiatan, Ketua Tim SDM dan Organisasi (SDMO), serta seorang staf pelaksana di lingkungan Sekretariat DJID.

Inspektorat Jenderal juga menyampaikan bahwa pemeriksaan lanjutan masih terus dilakukan sebagai dasar penjatuhan sanksi disiplin pegawai, termasuk kemungkinan penurunan jabatan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Melalui langkah ini, Inspektorat Jenderal Kementerian Komunikasi dan Digital menegaskan tidak ada toleransi terhadap praktik pengadaan yang tidak adil dan tidak patuh terhadap ketentuan.

Untuk itu, Inspektorat Jenderal berkomitmen memastikan seluruh proses pengadaan di lingkungan kementerian dilaksanakan sesuai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik serta berorientasi pada kepentingan publik.