_compressed.jpg)
Ilustrasi Foto Sekolah Siaga Kependudukan di Padang, Sumatra Barat. (MC Kota Padang/InfoPublik.id)
Jakarta, InfoPublik - Deputi Bidang Pengendalian Penduduk Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga/BKKBN), Bonivasius Prasetya Ichtiarto, menegaskan bahwa penguatan Sekolah Siaga Kependudukan (SSK) menjadi strategi penting dalam menyiapkan generasi muda unggul menuju Indonesia Emas 2045.
Hal tersebut disampaikannya dalam kegiatan Sosialisasi Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Sekolah Siaga Kependudukan yang digelar secara daring, di Jakarta, Selasa (10/2/2026).
Menurut Bonivasius, SSK bukan sekadar program tambahan di sekolah, melainkan amanat Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. “Sekolah Siaga Kependudukan adalah wadah pembelajaran dan pembentukan karakter. Bukan hanya belajar ilmu pengetahuan, tetapi membangun kesadaran terhadap isu kependudukan, kesehatan reproduksi, perencanaan keluarga, dan masa depan,” ujarnya.
Bonivasius menjelaskan, Indonesia saat ini berada dalam fase bonus demografi, di mana jumlah penduduk usia produktif (15–64 tahun) lebih besar dibandingkan usia nonproduktif. Kondisi ini merupakan peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan nasional.
Namun demikian, ia mengingatkan bahwa peluang tersebut juga disertai tantangan serius, seperti masih rendahnya rata-rata lama sekolah yang berada di angka 9,37 tahun atau setara lulusan SMP, meningkatnya angka kelahiran usia 15–19 tahun, hingga persoalan kesehatan mental remaja. “Bonus demografi hanya terjadi sekali dalam sejarah suatu bangsa. Jika tidak dikelola dengan baik, kita bisa terjebak dalam middle income trap,” tegas Bonivasius.
Ia juga menyoroti kerentanan generasi muda terhadap pernikahan usia dini, pengangguran, penyalahgunaan narkoba, serta derasnya arus media sosial yang memengaruhi perilaku remaja.
Dalam paparannya, Bonivasius menekankan pentingnya pendidikan kependudukan diberikan sejak jenjang sekolah dasar. Materi yang disampaikan tidak hanya mencakup teori demografi, tetapi juga perlindungan remaja, kesehatan reproduksi, perencanaan masa depan, serta penguatan kesehatan mental.
Melalui SSK, peserta didik diharapkan memiliki wawasan kependudukan yang komprehensif serta mampu merencanakan masa depan secara matang, sehingga terhindar dari risiko putus sekolah dan pernikahan dini.
Program ini juga diarahkan untuk menciptakan sekolah yang aman dari bullying, narkoba, dan paham radikalisme, sekaligus membangun lingkungan pendidikan yang inklusif dan mendukung ketahanan remaja.
Untuk memperkuat efektivitas program, Kemendukbangga mengembangkan model implementasi SSK berbasis pelayanan. Pendekatan ini menempatkan sekolah sebagai penerima manfaat utama yang didampingi secara berkelanjutan agar implementasi lebih relevan dan adaptif sesuai kebutuhan di lapangan. “Pendekatan layanan memastikan program benar-benar menjawab kebutuhan nyata sekolah, bukan sekadar memenuhi target kegiatan,” jelas Deputi Kemendukbangga.
Bonivasius menambahkan, kolaborasi dengan Bappenas, Kementerian Pendidikan, Kementerian Agama, serta pemerintah daerah menjadi kunci dalam memperluas dan meningkatkan kualitas Sekolah Siaga Kependudukan di seluruh Indonesia.
Dengan penguatan SSK, Kemendukbangga optimistis generasi muda Indonesia mampu mengoptimalkan bonus demografi dan mendorong terwujudnya Indonesia sebagai negara maju pada 2045.
