Jakarta, InfoPublik – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa kecepatan dan ketepatan komunikasi publik kini menjadi faktor penentu dalam mencegah meluasnya disinformasi di ruang digital. Pemerintah, menurutnya, tidak lagi memiliki ruang untuk terlambat menyampaikan narasi resmi di tengah arus informasi yang bergerak sangat cepat dan masif.
Penegasan tersebut disampaikan Meutya Hafid saat membuka Forum Government Public Relations (GPR) Outlook 2026 yang dirangkaikan dengan Rapat Koordinasi Badan Koordinasi Humas (Bakohumas), di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Forum ini dihadiri para Kepala Biro Humas kementerian dan lembaga, TNI, dan Polri, dan diisi dengan diskusi strategis bersama Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator, Rustika Herlambang dan Pemerimpin Redaksi Harian Kompas, Haryo Damardono. “Sekarang kita sudah tidak punya kemewahan untuk memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Kalau kita tidak cepat, ruang itu akan diisi oleh disinformasi, dan pada akhirnya informasi yang sampai ke masyarakat justru menjadi tidak tepat,” tegas Meutya Hafid.
Menurut Meutya, tantangan komunikasi publik pemerintah semakin berat seiring masifnya kompetisi konten di media sosial. Keberhasilan komunikasi publik, kata dia, tidak lagi diukur dari seberapa rapi atau indahnya pesan yang disusun, melainkan dari apa yang benar-benar sampai dan dipahami masyarakat. “Ukuran keberhasilan humas bukan apa yang kita tulis, tapi apa yang sampai ke publik. Kalau informasi yang akurat tenggelam oleh disinformasi, itu juga menjadi persoalan,” ujarnya.
Meutya juga menegaskan bahwa komunikasi publik saat ini telah menjadi bagian integral dari kepemimpinan negara. Reputasi pemerintah dan keberhasilan program nasional sangat ditentukan oleh konsistensi suara negara di ruang publik, yang dijalankan oleh insan humas di setiap kementerian dan lembaga.
Selain itu, Menkomdigi menekankan pentingnya sinergi dan jejaring antarlembaga dalam menghadapi disinformasi yang bekerja secara kolektif dan terorganisasi. “Kalau disinformasi bekerja secara berjejaring, maka humas pemerintah juga harus berjejaring. Kolaborasi jauh lebih relevan dibandingkan kompetisi di era digital,” katanya.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media (Dirjen KPM) Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, menyampaikan bahwa satu narasi berarti bergerak ke arah yang sama, bukan berbicara dengan kalimat dan gaya yang seragam. “Reputasi pemerintah dibangun bersama. Satu pesan yang tidak terkoordinasi bisa berdampak besar terhadap persepsi publik,” tegas Fifi.
Dari Pembuat Rilis Menjadi Arsitek Reputasi Bangsa
Dalam forum yang dihadiri 500 anggota Bakohumas secara luring dan daring tersebut, Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator, Rustika Herlambang, memaparkan tantangan perang narasi di era digital yang kian kompleks.
Ia menyampaikan hasil riset terhadap 30 kebijakan pemerintah pusat dan daerah yang menunjukkan bahwa 60 persen kebijakan mengalami perubahan, penyesuaian, bahkan pembatalan akibat tekanan publik, yang tidak selalu bersifat organik. “Persepsi publik hari ini sering dibentuk oleh narasi viral, bukan oleh pernyataan resmi pemerintah. Disinformasi, deepfake, dan manipulasi konten dapat memicu krisis reputasi sekaligus memperdalam krisis kepercayaan terhadap negara,” ujar Rustika.
Ia menekankan bahwa humas pemerintah perlu bertransformasi dari sekadar pembuat rilis menjadi arsitek reputasi bangsa, dengan bekerja berbasis analisis isu, pemanfaatan teknologi monitoring, strategi lintas platform, serta kecepatan dan ketepatan respons.
Sementara itu, Pemimpin Redaksi Harian Kompas, Haryo Damardono, menyoroti tantangan komunikasi dari perspektif media dan manajemen reputasi. Menurutnya, kebenaran dan kedalaman informasi tidak selalu berbanding lurus dengan perhatian publik. “Konten yang disusun dengan riset panjang dan verifikasi ketat bisa saja tidak menjangkau publik jika tidak tepat waktu. Sebaliknya, konten yang sederhana, emosional, dan relevan dengan momentum justru bisa meledak secara organik,” kata Haryo.
Haryo menekankan bahwa dalam ekosistem digital, timing, relevansi, dan pemahaman audiens menjadi kunci utama keberhasilan komunikasi. Media dan humas pemerintah, menurutnya, sama-sama perlu memanfaatkan pemantauan isu secara real-time untuk membaca dinamika perhatian publik.
Forum GPR Outlook 2026 menjadi ruang konsolidasi insan kehumasan pemerintah untuk menyatukan arah komunikasi nasional, memperkuat koordinasi lintas sektor, serta membangun reputasi negara secara konsisten di tengah tantangan disrupsi informasi digital.
