Menkomdigi Meutya Hafid dalam dalam Forum Bakohumas GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/2/2026). (Foto: Amiri Yandi/KPM Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan pentingnya konsistensi satu arah komunikasi pemerintah dalam membangun reputasi negara di ruang publik.
Hal tersebut disampaikannya dalam Forum Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (Bakohumas) "GPR Outlook 2026: Satu Narasi, Bangun Reputasi Negeri" di Hotel Borobudur, Jakarta, Rabu (4/2/2026).
Menkomdigi menyampaikan bahwa komunikasi publik saat ini tidak lagi sekadar fungsi pendukung, melainkan telah menjadi bagian penting dari kepemimpinan negara.
“Komunikasi publik bukan sekadar fungsi pendukung, tetapi bagian dari kepemimpinan negara itu sendiri. Program pemerintah yang baik adalah program yang dipahami masyarakat,” ujar Meutya.
Ia menekankan bahwa reputasi negara dibentuk dari konsistensi suara pemerintah di ruang publik, yang sangat bergantung pada kinerja biro humas di kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah.
“Reputasi negara juga ditentukan oleh ketekunan Bapak dan Ibu semua. Program bisa berjalan baik atau tidak, reputasi negara baik atau tidak, sangat ditentukan oleh kerja-kerja kehumasan,” tegas Menkomdigi.
Untuk itu, Menkomdigi mengingatkan bahwa arah utama komunikasi nasional harus berjangkar pada arahan Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto, termasuk visi Asta-Cita dan kebijakan strategis yang telah ditetapkan.
“Jangkar utama komunikasi nasional adalah arahan dan pernyataan Presiden sebagai Kepala Negara. Tidak bisa ditawar, karena mandat beliau berasal dari rakyat,” katanya.
Namun demikian, Meutya Hafid menegaskan bahwa satu narasi tidak berarti keseragaman dalam penyampaian pesan. Setiap kementerian dan lembaga tetap dapat menyampaikan perspektif sesuai sektor masing-masing, selama tetap berada dalam satu arah kebijakan nasional.
“Satu narasi bukan berarti seragam dan kaku. Pemerintah itu beragam, tetapi harus kompak dan satu arah,” ujarnya.
Dalam menghadapi tantangan era digital, Menkomdigi juga menekankan pentingnya kecepatan dan ketepatan komunikasi untuk mencegah masuknya misinformasi dan disinformasi. “Sekarang tidak bisa lagi memilih antara cepat atau tepat. Keduanya harus berjalan bersamaan. Jika kita tidak cepat, kita memberi ruang bagi misinformasi,” tegas Meutya.
Ia menambahkan, tantangan komunikasi digital harus dijawab dengan kolaborasi antarlembaga, termasuk saling memperkuat narasi dan berbagi informasi lintas sektor.
Sebelumnya, Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi Fifi Aleyda Yahya menyampaikan bahwa satu narasi berarti bergerak ke arah yang sama, bukan berbicara dengan kalimat dan gaya yang seragam.
“Reputasi pemerintah dibangun bersama. Satu pesan yang tidak terkoordinasi bisa berdampak besar terhadap persepsi publik,” tegas Fifi.
Forum Bakohumas
Forum Bakohumas GPR Outlook 2026 ini dihadiri lebih dari 500 peserta dari Kepala Biro Humas maupun pranata humas kementerian, lembaga, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD, serta menghadirkan dua narasumber yakni Direktur Komunikasi PT Indonesia Indicator Rustika Herlambang, serta Pemimpin Redaksi Harian Kompas Haryo Damardono.
Narasumber tersebut membahas sejumlah tema seperti "Strategi Humas Pemerintah Mengatasi Perang Narasi dan Disrupsi di Ruang Digital" dan "Transformasi Peran Humas dari Pembuat Rilis menjadi Manajer Reputasi Berbasis Data".
Forum itu menjadi momentum penguatan peran kehumasan pemerintah dalam menjaga kepercayaan publik serta membangun reputasi Indonesia di tengah dinamika komunikasi digital yang semakin kompleks.
