Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Hafid menyatakan tantangan terbesar bagi Indonesia dan ASEAN adalah memastikan teknologi tersebut dapat diakses secara merata oleh ratusan juta penduduk di kawasan. (Foto: Humas Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik – Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menekankan bahwa transformasi digital di kawasan ASEAN harus berpijak pada prinsip inklusivitas agar manfaat teknologi benar-benar dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat.
Dalam sesi diskusi “Is ASEAN Moving Fast Enough?” pada World Economic Forum (WEF) 2026 di Davos, Swiss, pada Kamis (22/1/2026), Meutya menilai percepatan digital kawasan tidak boleh hanya dinilai dari kemajuan teknologi atau pertumbuhan ekonomi digital, tetapi dari kemampuan negara-negara ASEAN menjangkau masyarakat secara luas dan merata.
“Bagi kami di Indonesia dan sebagian besar negara anggota ASEAN, definisi kecepatan adalah seberapa cepat kami bisa menyebarluaskan teknologi, terutama kepada 700 juta penduduk di kawasan ini. Di Indonesia saja ada 280 juta jiwa yang tersebar di 17.000 pulau. Tantangan terbesarnya adalah memastikan teknologi tersedia untuk semua,” ujar Menkomdigi.
Menurut Meuyta Hafid, tantangan utama ASEAN saat ini adalah menjembatani kesenjangan akses dan kapasitas digital, terutama di negara-negara dengan karakter geografis yang luas dan beragam seperti Indonesia.
Ia menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital harus berjalan seiring dengan penguatan literasi dan keterampilan digital masyarakat. Tanpa sumber daya manusia yang siap, teknologi berisiko hanya dinikmati oleh sebagian kecil populasi. “Bonus demografi hanya akan bermanfaat jika mereka terampil. Jadi, kita harus melihat seberapa cepat kita bisa mengedukasi dan meliterasi rakyat kita,” tambahnya.
Dalam konteks kerja sama kawasan, Meutya menjelaskan bahwa ASEAN tengah mematangkan Digital Economic Framework Agreement (DEFA) sebagai fondasi integrasi ekonomi digital. Kerangka ini dirancang untuk memperkuat konektivitas, menyelaraskan standar, dan menciptakan interoperabilitas layanan digital lintas negara.
Ia mencontohkan keberhasilan sistem pembayaran digital QRIS yang kini dapat digunakan lintas negara seperti Thailand dan Malaysia sebagai bukti konkret bahwa integrasi digital ASEAN mulai memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Selain itu, Menkomdigi Meutya Hafid menilai posisi netral ASEAN di tengah dinamika geopolitik global menjadi keunggulan strategis dalam menarik investasi dan kerja sama teknologi. “Netralitas ASEAN memberikan kepastian bahwa keterbukaan kawasan ini selalu tersedia bagi seluruh dunia,” tegasnya.
Melalui pendekatan yang menempatkan masyarakat sebagai pusat transformasi, Indonesia mendorong agar ASEAN bergerak cepat tidak hanya dalam adopsi teknologi, tetapi juga dalam menghadirkan keadilan akses dan manfaat digital bagi seluruh warganya.
