Menkomdigi Meutya Hafid membacakan sambutan dalam acara dalam Digi Wave 2025 di Jakarta. (Foto: Humas Kemkomdigi)
Jakarta, InfoPublik — Konektivitas digital kini diposisikan sebagai layanan publik esensial yang menentukan keselamatan warga saat krisis dan menjamin keberlangsungan pelayanan dalam kondisi apa pun. Dari titik inilah kebijakan infrastruktur digital nasional dibangun oleh pemerintah.
Menteri Komunikasi dan Digital (Menkomdigi), Meutya Hafid, menegaskan bahwa pengelolaan ruang digital tidak dapat dilakukan oleh satu pihak saja. Kolaborasi lintas sektor menjadi fondasi utama agar kebijakan benar-benar berdampak di lapangan. “Dunia digital bukan ruang yang bisa dijaga oleh satu pihak. Regulasi tidak akan bermakna tanpa kepatuhan, dan kebijakan tidak akan berdampak tanpa keterlibatan semua pihak. Sinergi menjadi kunci, terutama di sektor yang bergerak secepat ranah digital,” ujar Menkomdigi dalam Digi Wave 2025 di Jakarta Pusat, seperti dilansir pada Selasa (23/12/2025).
Digi Wave diposisikan sebagai ruang temu antara arah kebijakan dan realitas lapangan. Forum ini tidak hanya menampilkan capaian, tetapi juga membaca langsung tantangan konektivitas nasional dari pengalaman konkret di daerah.
Salah satu contoh nyata disampaikan Meutya terkait penanganan gangguan layanan telekomunikasi saat banjir melanda Sumatra. Ia mengapresiasi Telkomsel, Indosat, dan XLsmart yang dinilai bergerak cepat sejak hari pertama bencana serta menjaga komunikasi rutin selama proses pemulihan. “Yang kami lihat bukan laporan di atas kertas. Tim turun ke lapangan dan bergerak cepat. Ini contoh kolaborasi yang bekerja,” kata Meutya Hafid.
Berkat kolaborasi tersebut, pemulihan layanan telekomunikasi telah mencapai 99 persen di Sumatra Barat dan hampir 98 persen di Sumatra Utara. Sementara di Aceh, pemulihan fisik infrastruktur mendekati 90 persen, namun layanan aktif baru sekitar 50 persen. “Angka ini menjadi pengingat bahwa tugas belum selesai. Di balik setiap persentase, ada warga yang menunggu sinyal untuk berkomunikasi dengan keluarga, mengakses informasi, bahkan menyelamatkan diri,” tegas Meutya.
Pengalaman lapangan ini menjadi cermin bagi kebijakan pemerintah. Koordinasi daring harian antara pemerintah dan operator tidak berhenti pada laporan teknis, melainkan difokuskan pada percepatan pemulihan layanan di titik-titik terdampak.
Dalam konteks pertumbuhan industri digital yang semakin beragam, Meutya menilai ekosistem digital yang terbuka dan inklusif sebagai kekuatan utama. Digi Wave menjadi ruang belajar bersama, tempat kebijakan diuji, disempurnakan, dan diselaraskan lintas sektor.
Pada kesempatan yang sama, Direktorat Jenderal Infrastruktur Digital memberikan penghargaan kepada mitra kerja yang berkontribusi langsung dalam transformasi digital nasional di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto.
Direktur Jenderal Infrastruktur Digital Kemkomdigi Wayan Toni Supriyanto menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur digital tidak boleh berhenti pada indikator teknis semata. “Ditjen Infrastruktur Digital memegang peran strategis di garda depan untuk mempercepat pemerataan infrastruktur digital, memperkuat sinyal, mengurangi blank spot, serta memperluas jangkauan jaringan hingga wilayah yang selama ini sulit terhubung,” ujar Wayan.
Menurutnya, konektivitas digital menentukan akses masyarakat untuk belajar, bekerja, dan berusaha. Tanpa fondasi digital yang kuat, transformasi digital tidak akan berjalan optimal.
Wayan menjelaskan, Digi Wave menjadi bagian penting dari arah besar Indonesia Digital, dengan prinsip terhubung, tumbuh, dan terjaga. Terhubung berarti akses yang merata dan terjangkau, tumbuh berarti manfaat nyata bagi UMKM dan layanan publik, serta terjaga berarti ruang digital yang aman dan dapat dipercaya.
Kementerian Komunikasi dan Digital (Kemkomdigi) menetapkan tahun 2025 sebagai titik awal penguatan fondasi menuju Indonesia Digital 2045. Pada fase 2025–2029, pemerintah memfokuskan pembangunan infrastruktur digital yang stabil dan berkapasitas tinggi. “Targetnya terukur. Fiber optik menjangkau 90 persen kecamatan. Mobile broadband mencakup 98 persen populasi. Kecepatan internet fixed dan mobile mencapai 100 Mbps pada 2029,” jelas Wayan.
Untuk mencapai target tersebut, pemerintah menyiapkan langkah konkret, antara lain fiberisasi hingga desa, penambahan spektrum frekuensi, penerapan skema berbagi infrastruktur, serta penyederhanaan biaya regulasi guna mendorong investasi.
Menutup pernyataannya, Wayan menegaskan posisi Digi Wave dalam agenda nasional transformasi digital. “Digi Wave adalah ruang konsolidasi. Di sinilah fondasi digital nasional dirawat dan disiapkan bersama,” tandas Menkomdigi.
Digi Wave atau Digital Infrastructure Work Achievement Vibrant Expression yang sebelumnya dikenal sebagai IFaS Fest, kini menjadi panggung konsolidasi kebijakan dan praktik lapangan untuk memastikan digitalisasi nasional bertumpu pada fondasi yang nyata dan menjangkau seluruh Indonesia.
