UNFPA: Kebijakan Kependudukan Hari Ini Tentukan Indonesia Puluhan Tahun ke Depan
UNFPA Indonesia Representative, Hassan Mohtashami
Jakarta, InfoPublik - Perwakilan UNFPA untuk Indonesia, Hassan Mohtashami, menegaskan bahwa Laporan Kependudukan Indonesia beserta instrumen turunannya menjadi fondasi strategis bagi perumusan kebijakan lintas sektor yang berbasis bukti dan berorientasi jangka panjang.
Hal tersebut disampaikan Hassan dalam kegiatan Diseminasi Laporan Kependudukan Indonesia (LKI), Laporan Kependudukan Provinsi (LKP), Indeks Pembangunan Berwawasan Kependudukan (IPBK), dan Indeks Kepedulian terhadap Isu Kependudukan (IKIK) 2025 yang digelar di Jakarta, Senin (15/12/2025).
Menurutnya, laporan-laporan tersebut merupakan hasil kerja kolektif Pemerintah Indonesia yang didukung oleh berbagai kementerian, lembaga, dan mitra pembangunan untuk menyediakan data terkini dan akurat mengenai populasi serta dinamika kependudukan. Data tersebut menjadi dasar penting dalam memastikan kebijakan publik di seluruh sektor berjalan tepat sasaran dan berkelanjutan.
“Ini adalah upaya kolektif pemerintah Indonesia untuk mempersiapkan bukti bagi pembuatan kebijakan di semua sektor. Pada akhirnya, seluruh agenda pembangunan bermuara pada populasi,” ujar Hassan.
Ia menekankan bahwa isu kependudukan merupakan denominator/penyebut utama dalam seluruh indikator pembangunan, mulai dari kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, hingga ekonomi. Karena itu, kebijakan di setiap sektor tidak dapat dilepaskan dari dinamika populasi.
Hassan juga menyoroti perubahan tren demografi global, khususnya penurunan angka fertilitas yang kini dialami oleh dua pertiga negara di dunia. Kondisi tersebut dinilainya sebagai realitas baru yang membawa tantangan serius, mulai dari keterbatasan tenaga kerja hingga meningkatnya beban ekonomi dan pembiayaan layanan publik, terutama terkait perawatan penduduk lanjut usia. “Fertilitas menurun. Ini adalah dunia baru, dan tidak ada jalan kembali. Semua negara kini mencari solusi atas tantangan populasi menua,” tegasnya.
Dalam konteks Indonesia, Hassan menilai situasi masih sangat strategis karena masih berada dalam fase bonus demografi dan diperkirakan akan bertahan setidaknya selama dua dekade ke depan. Momentum ini, menurutnya, harus dimanfaatkan secara optimal melalui investasi pada pembangunan manusia, peningkatan produktivitas, serta kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan yang inklusif.
“Jika pembuat kebijakan mampu memanfaatkan bonus demografi ini dengan baik, Indonesia berpeluang menciptakan lompatan besar pembangunan. Namun jika kesempatan ini terlewat, tantangan populasi menua akan datang lebih cepat,” jelasnya.
Ia menegaskan bahwa keputusan yang diambil pemerintah hari ini akan menjadi legasi jangka panjang bagi generasi mendatang, menentukan arah pembangunan Indonesia dalam beberapa dekade ke depan. Oleh karena itu, keberadaan LKI, LKP, IPBK, dan IKIK dinilai sangat krusial dalam mendukung pengambilan kebijakan strategis.
"UNFPA berkomitmen untuk terus mendukung BKKBN, Bappenas, Kementerian Kesehatan, serta institusi terkait lainnya agar pemerintah memiliki basis data dan analisis yang kuat dalam merumuskan kebijakan yang membentuk masa depan yang lebih cerah menuju Indonesia Emas 2045," pungkasnya.
