Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno bersama Menko Pemberdayaan Masyarakat Muhaimain Iskandar. Foto. Dok. Kemenko PMK/Istimewa
Jakarta, InfoPublik - Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia 2025 mencapai 75,90, meningkat dari 75,02 pada tahun sebelumnya. Kenaikan ini menjadi bukti nyata bahwa koordinasi pembangunan manusia di Indonesia berjalan efektif dan berkesinambungan di bawah arahan Presiden yang menempatkan peningkatan kualitas hidup rakyat sebagai prioritas utama.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Pratikno, menyambut baik capaian ini dan menyebutnya sebagai hasil kerja bersama seluruh elemen bangsa.
“Di balik angka ini, ada kerja keras jutaan orang: guru yang membimbing dengan sabar, tenaga kesehatan yang menjaga tanpa lelah, dan keluarga yang berjuang untuk masa depan anak-anaknya. Kenaikan IPM ini adalah hasil gotong royong kita semua,” ujar Pratikno dalam siaran pers di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Menurutnya, peningkatan seluruh komponen penyusun IPM mulai dari umur harapan hidup, harapan lama sekolah, hingga pengeluaran riil per kapita menunjukkan arah kebijakan pembangunan manusia yang konsisten dan terkoordinasi lintas sektor.
“Ketika kebijakan antar-sektor saling terhubung dan memperkuat, hasilnya tidak hanya tercermin pada angka, tetapi juga pada kualitas hidup masyarakat yang kian membaik. Di situlah makna sebenarnya dari koordinasi pembangunan manusia,” tambahnya.
Dijelaskan, kenaikan IPM 2025 juga sejalan dengan hasil nyata Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC) yang digagas Presiden Prabowo Subianto.
Di bidang pendidikan, revitalisasi 16.698 sekolah dan madrasah serta distribusi 124.253 unit Interactive Flat Panel (IFP) untuk digitalisasi pembelajaran telah memperluas akses dan meningkatkan mutu pendidikan nasional.
Sementara di sektor kesehatan, pelaksanaan layanan Cek Kesehatan Gratis (CKG) yang menjangkau 45,5 juta warga, disertai skrining massal TBC, memperkuat upaya pencegahan dan deteksi dini penyakit di masyarakat.
Meski capaian nasional menunjukkan tren positif, Menko PMK Pratikno menegaskan pentingnya fokus pada pemerataan pembangunan di seluruh wilayah Indonesia.
Kemenko PMK terus memperkuat koordinasi lintas kementerian dan lembaga untuk mendorong peningkatan IPM di daerah tertinggal.
“Masih ada wilayah yang perlu kita dorong bersama, namun arah kita sudah jelas: menuju Indonesia yang makin setara, sehat, dan cerdas. Pemerintah hadir untuk semua, dan akan terus bekerja agar manfaat pembangunan dirasakan lebih merata,” tegas Pratikno.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan, lima provinsi dengan IPM terendah tahun 2025 masih berada di wilayah timur Indonesia, yakni Papua Pegunungan (54,91), Papua Tengah (60,64), Papua Barat (68,48), Papua Selatan (69,54), dan Nusa Tenggara Timur (69,89).
Untuk mengatasi kesenjangan tersebut, Kemenko PMK akan memperkuat peran koordinatifnya agar program prioritas pemerintah lebih efektif menjangkau masyarakat di wilayah tertinggal.
Pemerintah melalui Kemenko PMK akan terus mendorong pembangunan manusia yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan, sebagai bagian dari visi besar menuju Indonesia Emas 2045.
“Capaian ini menjadi pijakan penting untuk berlari lebih kencang. Sesuai arahan Presiden, pembangunan harus berpusat pada manusia. Tugas kami adalah memastikan setiap kebijakan benar-benar menghadirkan manfaat bagi seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke,” tutup Pratikno.
