KLH Bersama Tokoh Agama dan Tokoh Masyarakat Dorong Perbaikan Lingkungan

Jakarta, InfoPublik - Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) terus berkolaborasi dengan para tokoh agama dan masyarakat untuk mendorong perbaikan tata kelola lingkungan di Indonesia termasuk masukan mengenai kegiatan ekstraktif.

"Tadi para tokoh agama, para profesor, doktor, yang juga sekaligus tokoh agama telah memberikan banyak masukan, koreksi, buat kita semua. Kita tentu akan mengelaborasi beberapa langkah penting di antaranya perbaikan tata kelola undang-undang kita, ini juga perlu kita perbaiki," kata Menteri LH/Kepala Badan Pengendalian Lingkungan Hidup (BPLH) Hanif Faisol Nurofiq dalam dialog bersama tokoh agama dan masyarakat di Jakarta, Senin (22/9/2025).

Dia mengatakan bahwa dukungan dari tokoh agama dan masyarakat sangat diperlukan mengingat pemerintah, dalam hal ini KLH/BPLH, sangat membutuhkan dukungan semua pihak untuk melakukan perbaikan tata kelola lingkungan untuk menjadi semakin baik.

Hanif menyebut dialog akan terus dilakukan antara KLH/BPLH dan para tokoh tersebut untuk memperkuat semua lini yang diperlukan.

Sementara itu, Wakil Menteri LH, Diaz Hendropriyono menegaskan bahwa krisis iklim bukan lagi ancaman masa depan, melainkan kenyataan yang sudah dirasakan hari ini. "Data menunjukkan 2024 menjadi tahun terpanas yang pernah tercatat. Di Kuwait suhu mencapai 51°C, sementara di Indonesia NTT menembus 38,4°C,” kata Diaz.

Diaz menekankan, kenaikan suhu global bukan akibat siklus alamiah, melainkan dampak langsung aktivitas manusia. "Climate Central menyebut panas ekstrem di kota-kota Indonesia bukan karena gunung berapi atau siklus matahari, tetapi karena ulah manusia," ujarnya.

Menurut studi internasional dan kementerian terkait, ribuan pulau di Indonesia berisiko tenggelam akibat kenaikan permukaan laut. "Mau 29, 115, atau 2.000 pulau, intinya kita bisa kehilangan daratan. Padahal hanya 0,000 sekian persen permukaan bumi yang layak ditinggali," jelas Diaz.

Diaz mengingatkan, ketersediaan air bersih juga kian mengkhawatirkan. Dari seluruh air di bumi, hanya 3 persen yang bisa dikonsumsi. Itu pun sebagian besar tersimpan di kutub. "Air yang benar-benar bisa kita gunakan sangat terbatas, sementara sungai dan danau semakin tercemar," tegasnya.

Menurut Wamen Diaz, sampah, khususnya food waste, turut menyumbang emisi gas rumah kaca. "Satu ton sampah bisa menghasilkan 1,7 ton CO₂. Kalau makanan tidak habis, ujungnya bisa menambah global warming," katanya.

Karena itu, pemerintah menargetkan pengelolaan sampah 100 persen pada 2029. Selain itu, Indonesia juga berkomitmen menurunkan emisi hingga 43,2 persen pada 2030 sesuai Paris Agreement.

Merujuk survei Purpose Climate Lab dan YouGov, Diaz menyebut ulama dan tokoh agama memiliki pengaruh paling kuat dalam menyuarakan isu iklim. "Ulama ada di posisi pertama, di atas aktivis lingkungan, Presiden, maupun kementerian. Bahkan lebih tinggi daripada ilmuwan, influencer, atau jurnalis," ungkapnya.

Dia memberikan apresiasi atas inisiatif eco-pesantren, eco-vihara, dan eco-church yang telah lahir di Indonesia. Menurutnya, pesan-pesan agama sangat relevan untuk menggerakkan umat.

"Dalam Islam, menanam pohon dianggap amal jariyah. Dalam Kristen, Genesis 2:15 memerintahkan manusia menjaga Taman Eden. Semua agama mengajarkan hal yang sama: menjaga bumi," tuturnya.

Diaz juga menyinggung peran sungai sebagai pusat peradaban sejak Mesopotamia hingga Sriwijaya. "Peradaban tidak pernah lepas dari sungai. Tapi hari ini, kita justru membuang sampah ke sungai. Itu sama saja bunuh diri," ucapnya.

Diaz menutup dengan pesan inspiratif dari Mahatma Gandhi: “The world has enough for everyone’s need, but not enough for everyone’s greed.” artinya, "Bumi ini cukup untuk kebutuhan kita, tapi tidak untuk keserakahan kita," tutupnya.

Ketua Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah periode 2005-2015 Din Syamsuddin menyampaikan apresiasi kepada Menteri LH Hanif dan Wakil Menteri LH Diaz Hendropriyono atas niat baik untuk menjalin kolaborasi bersama tokoh agama dan masyarakat untuk menghadapi berbagai tantangan lingkungan dan melakukan perbaikan.

Hal itu penting, katanya, karena berbagai organisasi agama sudah menyadari pentingnya melakukan perbaikan tata kelola lingkungan terutama menghadapi tiga krisis planet yaitu perubahan iklim, kehilangan keanekaragaman hayati dan pencemaran lingkungan.

Urgensi itu juga sudah disampaikan, termasuk melalui khotbah dan ceramah para ulama. Namun, kata dia, kebersamaan menjadi kata kunci penting untuk menghadapi berbagai isu tersebut. "Kami dari para tokoh lintas agama hanya bertanggung jawab memberikan penyadaran kepada umat kami masing-masing bahwa masalah lingkungan hidup, ecological collapse, sejatinya adalah masalah moral, inilah ranah tanggung jawab kami," kata Din Syamsuddin.

Untuk itu, Din Syamsuddin berharap pemerintah untuk bertanggung jawab pada ranahnya terutama dengan adanya undang-undang maupun kebijakan yang pro lingkungan.

Dalam kesempatan dialog tersebut hadir pula berbagai perwakilan tokoh agama dan masyarakat lain, termasuk Sekretaris Eksekutif PGI Pdt. Johan Kristantara, Ketua Umum Permabudhi Prof. Philip K Widjaja, Imam Keuskupan Bandung Ferry Sutrisna Wijaya, Ketua Bidang Keagamaan dan Spiritualitas PHDI KRHT Astono Chandra Dana serta akademisi Universitas Nottingham Bagus Muljadi.