Rabu, 26 Maret 2025 22:45:49

Mensos: Pemerintah Siapkan Dua Opsi Rekrutmen Guru untuk Sekolah Rakyat

: Petugas menata papan tulis ruangan kelas Sekolah Rakyat untuk jenjang SMA di Sentra Terpadu Pangudi Luhur (STPL), Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (8/3/2025). Menteri Sosial Saifullah Yusuf mengatakan sekitar 40 Sekolah Rakyat di berbagai daerah rencananya akan memulai kegiatan pada tahun ajaran 2025/2026 dari jenjang SD, SMP, dan SMA yang diperuntukkan bagi anak-anak dari keluarga miskin dan miskin ekstrem sebagai upaya memberikan fasilitas pendidikan yang layak. ANTARA FOTO/Asprilla Dwi Adha/aww.


Oleh Eko Budiono, Selasa, 25 Maret 2025 | 12:25 WIB - Redaktur: Untung S - 451


Jakarta, InfoPublik – Menteri Sosial (Mensos) Saifullah Yusuf atau Gus Ipul mengungkapkan dua opsi yang sedang dipersiapkan untuk menempatkan guru di Sekolah Rakyat. Guru-guru tersebut dapat berasal dari penugasan ASN (Aparatur Sipil Negara) atau guru yang telah memiliki sertifikat pendidikan profesi.

"Dua opsi ini masih dalam tahap penyempurnaan," kata Gus Ipul melalui keterangan resmi, Senin (24/3/2025).

Ia menjelaskan bahwa perencanaan rekrutmen guru dan kurikulum Sekolah Rakyat sudah mencapai tahap final, dengan Satgas yang dipimpin Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti.

Gus Ipul menegaskan bahwa tata kelola Sekolah Rakyat tidak akan berbeda dengan sekolah umum lainnya. "Pengelolaannya akan melibatkan kolaborasi antar-kementerian sehingga tidak ada kesenjangan," ujarnya.

Saat ini, 53 Sekolah Rakyat telah dipastikan siap beroperasi pada tahun ajaran 2025/2026. Sementara itu, 82 sekolah lainnya masih dalam tahap asesmen bangunan dan lahan.

Pemerintah telah menerima 200 usulan titik bangunan atau lahan kosong dari pemerintah daerah (pemda) untuk pembangunan Sekolah Rakyat. Gus Ipul menyatakan bahwa pembangunan tidak hanya mengandalkan APBN, tetapi juga melibatkan sektor swasta dalam penyediaan sarana dan prasarana.

"Kami masih menghitung anggaran yang dibutuhkan, disesuaikan dengan biaya operasional per orang," jelasnya.

Gus Ipul menambahkan bahwa kebutuhan anggaran akan berbeda di setiap wilayah, tergantung pada jenjang pendidikan (SD, SMP, SMA) dan indeks daerah.

Dengan persiapan yang matang, Sekolah Rakyat diharapkan dapat memberikan akses pendidikan yang merata dan berkualitas bagi masyarakat. Program ini menjadi bukti komitmen pemerintah dalam meningkatkan pendidikan inklusif di Indonesia.

"Setiap daerah memiliki perhitungan berbeda karena kebutuhan SD, SMP, dan SMA tidak sama," pungkasnya.

 

 

Berita Terkait Lainnya

  • Oleh Pasha Yudha Ernowo
  • Senin, 24 Maret 2025 | 19:07 WIB
Mendikdasmen: Pendidikan di Papua Harus Terus Berlanjut meski Ada Serangan KKB