Pentingnya Penerjemahan Indikator PAUD HI dalam Program Kementerian dan Daerah

Jakarta, InfoPublik – Deputi Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan, dan Pemuda Kemenko PMK, Woro Srihastuti Sulistyaningrum (Lisa), menekankan pentingnya penerjemahan indikator Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif (PAUD HI) ke dalam program kementerian/lembaga (K/L) secara tepat. Menurutnya, penerapan indikator ini harus selaras dengan Rencana Aksi Nasional (RAN) 2019-2024.

Lisa menyebut bahwa saat ini penerapan indikator PAUD HI dalam program/kegiatan K/L masih belum sepenuhnya sesuai dengan RAN PAUD HI. Oleh karena itu, ia menilai bahwa pengawasan harus diperkuat sejak tahap perencanaan program.

"Penerjemahan indikator ke sektor-sektor terkait perlu dikawal secara ketat agar rencana kerja K/L dapat mengarah pada pencapaian indikator PAUD HI," ujar Lisa, Kamis (24/10/2024), seperti yang dikutip dari InfoPublik.

Selain itu, ia menambahkan bahwa Rencana Aksi Daerah (RAD) yang disusun oleh pemerintah daerah juga belum sepenuhnya sejalan dengan RAN PAUD HI. Untuk mengatasi hal ini, pihaknya akan bekerja sama dengan Kementerian Dalam Negeri dan Bappenas guna memastikan bahwa implementasi RAN di daerah berjalan efektif dan diterjemahkan dengan benar ke dalam RAD.

Menurut Lisa, dukungan stimulus kepada pemerintah daerah untuk mempercepat penyelenggaraan PAUD HI juga belum mencapai hasil optimal. Hal ini terlihat dari belum seluruh kabupaten/kota penerima Dana Alokasi Khusus (DAK) memiliki regulasi yang jelas, membentuk gugus tugas, atau menyusun RAD PAUD HI.

"Masih ada tantangan di lapangan, terutama karena belum semua daerah penerima anggaran untuk PAUD telah memiliki regulasi yang sesuai atau membentuk gugus tugas," tambah Lisa.

Ia juga menekankan bahwa banyak daerah masih salah dalam memahami konsep PAUD HI, dengan hanya menganggapnya sebatas pendidikan. Padahal, konsep PAUD HI harus mencakup aspek holistik dan integratif, dimulai sejak usia 0 hingga 6 tahun, bukan hanya fokus pada usia 5-6 tahun.

"Kita perlu memperkuat pemahaman bahwa pengembangan anak usia dini dilakukan secara menyeluruh, dimulai dari usia 0-6 tahun," katanya, seraya menambahkan bahwa wajib belajar 13 tahun bisa menjadi game changer untuk memperkuat PAUD HI.

Untuk mencapai tujuan ini, Kemenko PMK berkomitmen untuk terus memperkuat koordinasi lintas sektor guna meningkatkan pemahaman dan implementasi PAUD HI di seluruh daerah. Dukungan dari berbagai pihak sangat diperlukan agar target pembangunan anak usia dini dapat tercapai secara komprehensif.