- Oleh MC KOTA TIDORE
- Rabu, 20 November 2024 | 12:53 WIB
: Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat (BPSDM) Kemendes PDTT, Luthfiyah Nurlaela dalam acara Launching Kolaborasi Pendampingan: Akselerasi Menuju Desa Mandiri (Wening/Humas Kemendes PDTT)
Oleh Wahyu Sudoyo, Rabu, 25 September 2024 | 16:30 WIB - Redaktur: Untung S - 198
Jakarta, InfoPublik – Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) terus memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mendampingi masyarakat desa. Langkah itu diambil guna mempercepat akselerasi pencapaian Desa Mandiri di seluruh Indonesia.
"Kini saatnya kita berkolaborasi untuk pendampingan desa yang lebih efektif," ujar Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat (BPSDM) Kemendes PDTT, Luthfiyah Nurlaela, pada Rabu (25/9/2024).
Menurut Luthfiyah, kompleksitas tantangan dan potensi di desa tidak dapat diatasi dengan solusi parsial. Oleh karena itu, kolaborasi terpadu antar berbagai sektor sangat diperlukan. Pendekatan itu dirancang untuk menyinergikan berbagai program pendampingan dan pembangunan desa melalui Focus Group Discussion (FGD) yang melibatkan 12 kementerian dan lembaga di beberapa lokasi strategis seperti Kupang, Makassar, dan Belitung.
Program itu juga akan melibatkan berbagai elemen pendamping seperti Penggerak Swadaya Masyarakat (PSM), Program Keluarga Harapan (PKH), dan Penyuluh Pertanian, yang akan dirilis secara resmi oleh Menteri Desa PDTT di Desa Pelangi Satu.
Luthfiyah menekankan bahwa kolaborasi lintas kementerian sangat penting untuk mempercepat pencapaian Desa Mandiri. "Dengan penyelarasan persepsi, penentuan tujuan bersama, dan penguatan komitmen, kita bisa mempercepat peningkatan jumlah Desa Mandiri," jelasnya.
Saat ini, jumlah Desa Mandiri di Indonesia masih relatif sedikit dibandingkan total desa yang ada. Pendekatan holistik dan terpadu diharapkan dapat mempercepat transformasi desa-desa di seluruh nusantara.
Kolaborasi 12 Kementerian untuk Desa Mandiri
Sementara itu, Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (P3MD), Nursaid, menekankan bahwa pendampingan desa tidak hanya menjadi tanggung jawab Kemendes PDTT saja. Ada 12 kementerian lain yang turut berperan, termasuk PKH, Penyuluh Keluarga Berencana, dan Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata).
"Dengan adanya kolaborasi ini, saya yakin akselerasi pencapaian Desa Mandiri akan lebih optimal," tambah Nursaid.
Acara yang dihadiri oleh 216 peserta ini dilanjutkan dengan diskusi panel bertema "Kebijakan dan Implementasi Pendampingan Desa dan Masyarakat". Diskusi menghadirkan narasumber dari Dinas PMD Kabupaten Bogor, Dinas Sosial Kabupaten Bogor, serta Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Bogor.
Turut hadir pula dalam acara ini para pejabat Kemendes PDTT, termasuk PSM Ahli Utama, Ekatmawati, dan Anto Pribadi, untuk memperkuat kolaborasi lintas sektor dalam mempercepat pembangunan desa di Indonesia.