- Oleh MC PROV GORONTALO
- Senin, 7 Oktober 2024 | 14:23 WIB
: Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) Kemendikbudristek terus mendorong kerja sama dengan pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat, terutama jelang peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) 2024 (Foto: Dok Kemendikbudristek)
Oleh Pasha Yudha Ernowo, Jumat, 6 September 2024 | 21:32 WIB - Redaktur: Untung S - 246
Jakarta, InfoPublik – Dalam rangka meningkatkan kesadaran akan pentingnya melek aksara, Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus (PMPK) Kemendikbudristek terus mendorong kolaborasi dengan pemerintah daerah (pemda) dan masyarakat, terutama menjelang peringatan Hari Aksara Internasional (HAI) 2024. Melalui kerja sama itu, diharapkan akan ada data, pemetaan, dan intervensi yang tepat untuk mempercepat penuntasan buta aksara.
Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Aswin Wihdiyanto, menegaskan pentingnya kolaborasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan masyarakat dalam mengatasi masalah tunaaksara dan meningkatkan literasi melalui satuan pendidikan masyarakat. Hal itu disampaikan dalam siaran langsung webinar Silaturahmi Merdeka Belajar (SMB) dengan tema “Peran Kurikulum Merdeka dalam Meningkatkan Literasi pada Pendidikan Khusus dan Kesetaraan”.
“Kami terus mendorong pemda untuk bersama masyarakat melakukan pendataan tentang warga negara tunaaksara, termasuk validasi data yang ada. Ini sangat penting untuk fasilitasi dan intervensi dalam percepatan penuntasan tunaaksara,” jelas Aswin dalam keterangan tertulis yang diterima InfoPublik, Jumat (6/9/2024).
Saat ini, Direktorat PMPK juga mempersiapkan satuan pendidikan masyarakat yang akan menjalankan program penuntasan tunaaksara, baik keaksaraan dasar maupun lanjutan. Dengan dukungan data yang terverifikasi dan tervalidasi dengan baik, program ini bertujuan untuk memfasilitasi 25.000 bantuan keaksaraan dasar dan 600 bantuan keaksaraan lanjutan untuk peserta didik di tahun 2024.
“Program keaksaraan ini tidak hanya fokus pada melek aksara, tetapi juga peningkatan kompetensi literasi. Peserta didik yang sudah melek aksara akan mendapatkan skema untuk melanjutkan ke program paket atau kesetaraan guna meningkatkan kompetensi literasi mereka,” tambah Aswin.
Guru SLB Negeri Cicendo Bandung, Jawa Barat, Ernisa Supiah, menyampaikan upaya yang perlu dilakukan berdasarkan hasil Rapor Pendidikan tahun 2023. “Berdasarkan Rapor Pendidikan untuk jenjang SDLB hingga SMALB, kami memang perlu meningkatkan aspek kemampuan literasi. SLB Negeri Cicendo telah menyusun strategi khusus untuk meningkatkan kemampuan literasi peserta didik,” ungkap Ernisa.
Ia juga menjelaskan bahwa sekolah tersebut telah membuat sistem untuk membantu peserta didik dalam literasi, dimulai dengan percakapan, dilanjutkan dengan visualisasi, hingga ke tahap literasi.
Kepala Bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Nonformal Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Dompu, Nusa Tenggara Barat, Muhamad Sadik, menjelaskan bahwa pemda setempat bekerja sama dengan pihak swasta untuk membantu pengentasan tunaaksara.
“Kami melakukan terobosan koordinasi program pengentasan tunaaksara melalui pendekatan dengan dunia industri. Pihak swasta di bidang pertambangan berkomitmen untuk meningkatkan literasi dan numerasi di Kabupaten Dompu,” tuturnya.
Inisiatif untuk mempercepat pemberantasan tunaaksara juga muncul dari satuan pendidikan masyarakat di Kabupaten Lombok Barat, NTB. Pengelola Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Tunas Aksara Lombok Barat, Satria Budiawan, menuturkan adanya Program Selaras yang bertujuan untuk akselerasi pengentasan tunaaksara.
“Sejak Kurikulum Merdeka diluncurkan, kami mengambil opsi untuk berubah dan mengikuti perkembangan zaman serta kebutuhan masyarakat,” ujar Satria.
Pemberantasan buta aksara dan peningkatan literasi masyarakat menjadi program prioritas Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus Kemendikbudristek. Program prioritas ini mencakup Pendidikan Keaksaraan Dasar (KD) untuk penduduk usia 15 tahun ke atas yang buta huruf, serta Pendidikan Keaksaraan Lanjutan (KL) untuk mereka yang sudah lulus dari program KD.
Selain itu, implementasi Kurikulum Merdeka pada Pendidikan Kesetaraan mencakup penyelenggaraan pendidikan kesetaraan (Paket A, Paket B, dan Paket C) dengan penguatan kompetensi literasi dan numerasi, serta pemberdayaan yang mengarah pada pendidikan kecakapan hidup melalui Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5).