Kementerian PANRB Percepat Transformasi Digital dengan Dukungan BMGF dan TBI

Jakarta, InfoPublik – Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan memperkuat kebijakan Digital Public Infrastructure (DPI) dan mempercepat Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Hal itu disampaikan oleh Menteri PANRB Abdullah Azwar Anas dalam pertemuannya dengan perwakilan Bill and Melinda Gates Foundation (BMGF) dan Tony Blair Institute (TBI) di Kantor Kementerian PANRB, Jakarta pada Selasa (23/7/2024).

“Pertemuan antara Kementerian PANRB dengan Perwakilan BMGF bertujuan mendiskusikan tindak lanjut pertemuan di Singapura, dalam pembahasan DPI dan hubungannya dengan inklusi keuangan,” ujar Anas dalam keterangan pers yang diterima InfoPublik pada Rabu (24/7/2024).

Anas menjelaskan bahwa saat ini Kementerian PANRB sedang mengkoordinir percepatan Transformasi Digital Pemerintah melalui Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 82 tahun 2023 yang mengintegrasikan layanan publik digital prioritas dan DPI tahap awal bersama Portal Nasional sebagai infrastruktur dasar untuk layanan digital.

Misi Kementerian PANRB selaras dengan salah satu pilar BMGF yang berkaitan dengan inklusi keuangan dan DPI. Dengan memanfaatkan DPI, Kementerian PANRB berupaya untuk mengoptimalkan efisiensi biaya operasional, meningkatkan aksesibilitas, dan memastikan bantuan tepat sasaran.

"Semoga pertemuan hari ini dapat menjadi langkah baik kolaborasi yang kuat untuk optimalisasi DPI dalam mendukung inklusi keuangan di Indonesia, terutama pada level praktis di daerah,” ucap Menteri PANRB.

Sejalan dengan pernyataan Menteri PANRB, Indonesia Country Lead The Bill & Melinda Gates Foundation, Brooke Patterson, mengungkapkan bahwa pihaknya telah lebih dari satu dekade mendorong inklusi keuangan di Indonesia.

Sama halnya dengan negara lain, komitmen digitalisasi merupakan keputusan politis di Indonesia sehingga perlu mendapat dukungan dari berbagai pihak dengan harapan pembayaran elektronik, penyaluran bantuan sosial, dana hibah, dan subsidi dapat terealisasi secara efektif.

"DPI dan Digital ID dapat membantu memudahkan penargetan berbagai bantuan sosial," ujar Brooke.

Kementerian PANRB tengah mengajukan usulan kerja sama untuk melaksanakan pilot project di tingkat daerah dalam menguji implementasi pembayaran digital sebagai bagian dari DPI. Hal ini turut mendukung transformasi digital pemerintah, meningkatkan pertumbuhan ekonomi digital, dan memajukan kesejahteraan masyarakat Indonesia secara signifikan.

"Harapan kami, kerja sama dalam tingkat regional dapat berjalan pada tahun depan," pungkas Brooke.