Wamenkominfo Minta Humas Pemerintah Adaptif, Inovatif dan Antisipatif

Jakarta, InfoPublik – Praktisi humas pemerintah atau Govenment Public Relations (GPR) diminta untuk bersikap adaptif, inovatif, dan atisipatif dalam menghadapi tantangan dinamika teknologi dan informasi yang terjadi.

"Yang pertama PR itu harus adaptif dengan perkembangan, lalu yang kedua harus inovatif, terus yang ketiga itu harus bisa memperhitungkan ataupun memprediksikan kemungkinan yang tidak terduga dari dinamika informasi yang terjadi," ujar Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika (Wamenkominfo), Nezar Patria, dalam GPR Conference: Layakkah Humas Berada di Eselon 1? di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, pada Kamis (22/2/2024).

Menurut Wamenkominfo, saat ini pekerjaan di bidang humas tidak cukup hanya berkaitan dengan media tradisional atau hanya berhadapan dengan media arus utama (mainstream) yang biasanya dikaitkan dengan kemasan berita atau siaran pers.

Kehadiran media sosial dan teknologi digital yang menjadi fenomena deep mediatization dinilai membawa tantangan tersendiri bagi praktisi humas pemerintah karena bisa menjadikan isu yang remeh-temeh menjadi viral. 

“Deep mediatization ini melahirkan satu kultur yang berbeda. Cara kita menyerap informasi berbeda. Nah, karena itu kerja dan strategi PR kita harus menyesuaikan dengan ini,” tegasnya.

Nezar Patria mengatakan, digitalisasi menjadikan masyarakat bukan sebagai pengguna media yang loyal.

Sebab, saat ini setiap orang tidak hanya membaca satu media, namun pada saat bersamaan juga membaca lima atau tujuh media lain.

“Setiap orang bisa update dengan informasi, melihat di X, Facebook, Instagram, WhatsApp dan lain,” jelas Wamen Nezar.

Lebih lanjut dia mengungkapkan, salah satu tantangan yang dihadapi praktisi humas pemerintah berkaitan dengan sumber informasi di masyarakat yang tidak terjamin kebenarannya terutama dari platform media sosial. 

Oleh karena itu, Wamenkominfo mendorong praktisi humas pemerintah meningkatkan keahlian dalam mengolah informasi dari Pemerintah untuk disampaikan kepada masyarakat melalui berbagai kanal yang dimiliki.

Dengan keahlian mumpuni, humas pemerintah diharapkan dapat membangun strategi komunikasi yang lebih baik dan bisa menjernihkan disinformasi yang beredar di masyarakat. 

"GPR atau government PR itu bisa me-leverage kapasitasnya, bisa memperkuat kemampuannya, menajamkan skill-nya untuk bisa lebih efektif membangun satu strategi komunikasi yang lebih mantap dan juga bisa berperan sebagai penjernih informasi di tengah kekacauan informasi yang terjadi," tutup Wamenkominfo.