Menggerakkan Roda Pemerintah, Anggota Korpri Penentu Kemajuan Bangsa

Jakarta, InfoPublik - Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) adalah kekuatan besar penentu kemajuan bangsa. Karena, ada 4,4 juta anggota Korpri telah menjadi bagian penting dalam menjalankan roda pemerintahan. 

“Partai boleh banyak, tapi yang melaksanakan, yang menentukan, tetap Korpri. Karena yang menjalankan apapun yang ada di pemerintahan itu Korpri,” ujar Presiden Jokowi yang dikutip melalui siaran pers BPMI Setpres saat meresmikan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Korpri Tahun 2023, di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta pada Selasa (3/9/2023).

Presiden mengibaratkan birokrasi sebagi mesin yang menggerakkan kendaraan pemerintahan. Oleh karena itu, dibutuhkan mesin dengan tenaga yang kuat, efisien, dan adaptif terhadap perubahan dan tantangan global.

“Tidak mudah panas, ngebut tapi adem terus, yang dibutuhkan sekarang itu, dan tahan banting, karena perubahan-perubahan dunia sekarang ini hampir tiap hari selalu berubah,” ujar Presiden lagi.

Dalam kesempatan itu, Presiden juga menyampaikan mengenai pembangunan Indonesia sentris yang tengah dilakukan oleh pemerintah demi pemerataan perekonomian masyarakat. Saat ini, perekonomian Indonesia terpusat di Pulau Jawa dengan kontribusi terhadap produk domestik bruto (PDB) nasional mencapai 58 persen.

“Kita butuh Indonesia sentris, bukan Jawa sentris, sehingga perlu pemerataan. Apalagi Jakarta, Jawa saja sudah seperti itu apalagi Jakarta, begitu sangat padatnya, begitu sangat kompleks permasalahannya. Karena bisnis ada di sini, ekonomi ada di sini, pendidikan ada di sini, pariwisata ada di sini, semua ada di Jakarta,” kata Presiden.

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur adalah salah satu upaya pemerintah untuk mendorong pemerataan tersebut. Presiden mengatakan, pemerintah sudah menyiapkan berbagai fasiltas dan intensif bagi para aparatur sipil negara (ASN) yang akan menjadi penghuni IKN tersebut.

“Itu adalah masa depan baru dan sudah disiapkan insentif. Kalau enggak ada itu, alot pasti, tapi kalau ada insentif kan beda. Rumah dinas juga ada, rumah tapak maupun rumah apartemen, biaya pindah juga diberikan suami-istri plus anak, ada tunjangan kemahalan, dan fasilitas-fasilitas lainnya,” tandas Presiden.